Tinjauan penologi terhadap tindak pidana malpraktik aborsi ilegal: studi putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholikhah, Putri Mir 'Atus (2023) Tinjauan penologi terhadap tindak pidana malpraktik aborsi ilegal: studi putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Putri Mir 'Atus Sholikhah_C93219101.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penulis melakukan penelitian ini guna menjelaskan bagaimana ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara dan meninjau dalam perspektif penologi terhadap pelaku malpraktek aborsi illegal pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan perundang—undangan serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, dan pendekatan kasus yang disusun secara sistematis, dikaji, lalu ditarik kesimpulan dengan masalah yang sedang diteliti dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Petama, ratio decidendi hakim terhadap terdakwa terdakwa malpraktek aborsi illegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang TPPU yang dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan 4 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sesuai dengan QS. An-Nisa’ ayat 58 dan 135 yang menjelaskan dalam menjatuhkan putusan harus menentukan baik atau tidaknya seseorang. Kedua, dihubungkan dengan teori relatif maka pemidanaan yang dijatuhkankepadaterdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi mempunyai tujuan melindungi masyarakat yang dilihat dalam penerapan penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan dalam diri pelaku tindak pidana sesuai dengan QS.Az-Zukhruf ayat 48 yang diharapkan dengan adanya pemidanaan mencegah terjadi kembali tindak pidana tersebut. Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebaiknya para tenaga medis sebelum membuka praktek haruslah memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta harus memiliki izin praktik fasilitas kesehatan serta sebelum melakukan kegiatan aborsi haruslah memperhatikan prosedur kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.