Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pengupahan berdasarkan memorandum of understanding pekerja tempat pengolahan sampah terpadu di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Utomo, Via Putri (2023) Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pengupahan berdasarkan memorandum of understanding pekerja tempat pengolahan sampah terpadu di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Via Putri Utomo_C92219151.pdf
Download (3MB)

Abstract

Pengupahan Pekerja Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Desa Segorotambak dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Segorotambak melalui Memorandum of Understanding yang telah disepakati oleh pihak pemerintah Desa Segorotambak dengan para pekerja TPST Dadapan Asri. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana praktek pengupahan pekerja berdasarkan memorandum of understanding pekerja TPST Dadapan Asri Desa Segorotambak; dan bagaimana pengupahan tersebut berdasarkan hukum Islam dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Segorotambak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif. Metode ini bertujuan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian terkait pengupahan berdasarkan MoU pekerja TPST Dadapan Asri Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, kemudian dianalisa melalui analisis hukum Islam dan yuridis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, praktek pengupahan berdasarkan memorandum of understanding pekerja TPST Dadapan Asri Desa Segorotambak terhadap masing-masing pekerja adalah sebesar Rp. 2.600.000,-/bulan ditambah dengan bonus dan tunjangan hari raya. Kedua, pengupahan berdasarkan memorandum of understanding pekerja TPST Dadapan Asri Desa Segorotambak berdasarkan hukum Islam adalah sah sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam beberapa hal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun demikian masih terdapat ketidaksesuaian di antaranya pengupahan yang tidak sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur serta perjanjian kerja yang tidak memenuhi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, para pekerja juga tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pihak pemberi kerja diharuskan untuk melaksanakan perjanjian kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan memenuhi hak-hak pekerja.