Efektivitas dan peran divisi layanan hukum pusat pelayanan terpadu provinsi jawa timur terhadap upaya pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nisa', Isnaini Rohmani Choirun (2016) Efektivitas dan peran divisi layanan hukum pusat pelayanan terpadu provinsi jawa timur terhadap upaya pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Isnaini Rohmani Choirun Nisa' C01212078 ok.pdf
Download (5MB)

Abstract

Adapun pokok masalahnya dalam penelitian ini adalah Seberapa jauh Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat?, Bagaimana Peran Divisi Layanan Hukum PPT Provinsi Jatim Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat? Penelitian lapangan ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab permasalahan pertama dan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan kedua. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, juga untuk mengetahui apakah terjadi gejala atau pengaruh peran Divisi Layanan Hukum dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Adapun peran yang dilakukan Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Istri korban KDRT adalah melakukan penyelenggaaan layanan hukummelalui konsultasi hukum, mediasi, dukungan pendaftaran acara, dan pendampingan hukum. Sedangkan keefektifan Divisi Layanan Hukum dalam menagani kasus diukur dengan skala rasio sejak periode 2013-2015 berhasil menyelesaikan kasus sebesar 43% dari kasus yang ada dan hasilnya adalah efektif. Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa Divisi Layanan Hukum telah efektif. Adapun hambatan yang dialami adalah karena faktor jumlah anggota Divisi Layana Hukum yang kurang, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, dan kondisi psikologis korban yang tertekan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, perlu diketahui bahwa peran divisi layanan hukum dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT dalama pengajuan cerai gugat sangat berpengaruh pada keberhasilan dan faktor terpenting adalah adanya semangat dari korban yang ingin mendapatkan haknya dan mengupayakan dengan pendampingan Divisi Layanan Hukum sesuai dengan amanat Pasal 10 UU PKDRT yang menjelaskan tentang hak-hak korban.