Konstruksi hukum independensi komisi pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Faruq, Umar (2022) Konstruksi hukum independensi komisi pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Umar Faruq_02040421024.pdf
Download (1MB)

Abstract

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang No 19 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi telah mengubah kedudukan dan menghilankan independensi Komisi Pemberantsan Korupsi, memunculkan permasalahan yang sangat serius, dengan demikian penelitian mengangkat dua rumusan masalah bagaimana Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegraan Indonesia, dan bagaimana Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Independent Regulatory Agency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),Pendekatan sejarah (historicalapproach) Kemuadian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskripstif. Hasil dari penelitian menunjukan, pertama. kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang di atur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi yang memposisikan Komisi Pemberantasan Korupsi dibawah eksekutif.Kedua secera kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga independen dalam pemberantsan korupsi, perlu diperkuat kelembagaannya sebagai Independent Regulatory Agency, lebih jauh di atur pasal demi pasal tentang kewenangan dan fungsi. Keberadaan KomisiPemberantasanKorupsi kedepan perlu di konstruksi sebagai lembaga independen yang perlu didukung secara penuh dengan mengkontruksi sebagai Independent Regulatory Agencysistem ketatanegaraan di Indonesia untukmendorong kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi lebih efisien dan efektif dalam pemberantan tindak pidana korupsidi Indonesia.