Kebijakan bimbingan pranikah dalam perspektif Maqasid Al-Usrah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Busriyanti, Busriyanti (2020) Kebijakan bimbingan pranikah dalam perspektif Maqasid Al-Usrah. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Busriyanti_F15431362.pdf
Download (4MB)

Abstract

Disertasi ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Pemerintah berupa program bimb-ingan pranikah bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Dengan alasan se-makin meningkatnya kasus perceraian setiap tahun dan permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga lainnya seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), krisis keluarga, serta dampak negatif dari era digital dan globalisasi . Ada dua permasa-lahan pokok yang dikaji dalam studi ini : pertama adalah bagaimana kebijakan tentang bimbingan pranikah di Indonesia dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Kedua, adalah bagaimana konsepsi bimbingan pranikah dalam perspektif maqasid al-usrah. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif sehingga dari operasional pengumpulan data yang dikaji dalam penelitian ini adalah termasuk library research (studi kepustakaan). Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik, dengan cara menggunakan teori maqasid al-shari’ah dalam menemukan dimensi maslahah dalam kebijakan tentang bimbingan pranikah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
Ada dua temuan penelitian ini. Temuan pertama adalah Bimbingan pranikah su-dah digagas oleh Kementerian Agama sejak tahun 2009 dengan perubahan istilah dari kursus calon pengantin, kursus pranikah dan bimbingan perkawinan menjadi upaya posi-tif dalam memberikan bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan. Hal ini merupakan upaya mencegah sejak dini hal-hal yang dapat meng-ganggu berjalannya kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi konflik yang dapat be-rakhir dengan terjadinya perceraian. Di Indonesia kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah ini dapat ditemukan dalam beberapa aturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penye-lenggaraan Kursus Pranikah dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. Kebijakan ini dilanjutkan dengan wacana dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan yang akan me-wajibkan kelas pranikah. Temuan kedua, dalam kerangka maqasid al-shari’ah menggunakan prinsip maqasid al-usrah sebagai pengembangan dari hifz} al-nasl dapat dipahami anatomi adanya kebijakan pemerintah berupa bimbingan pranikah sangat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Adapun manfaat (kemaslahatan) bimbingan pranikah antara lain ; menciptakan hubungan yang harmonis, mempersiapkan pasangan untuk menjadi orang tua, pemberian bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang bahagia, mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan,seks dan kesehatan reproduksi,, mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan ajaran agama dalam keluarga, serta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peningkatan ekonomi keluarga serta pengelolaan keuangan keluarga.