Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; studi kasus pedagang kaki lima perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nuryahya, M. Alfarisi (2023) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; studi kasus pedagang kaki lima perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M Alfarisi Nuryahya_C74218047.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayan Pedagang Kaki Lima. yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 serta bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini bahwa penulis menganalisa fakta yang terjadi di lapangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tidak sepenuhnya diterapkan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo, karena Bupati maupun Jajarannya dalam menggusur, menata, maupun memberdayakan pedagang kaki lima sering kali merasa kebingungan dan kualahan akibat perilaku nekat dari para pedagang kaki lima yang kurang mengindahkan ketertiban serta kebersihan lokasi berdagang. Dari para pedagang kaki lima pun tidak sepenuhnya mendapatkan hak mereka, tidak melaksanakan kewajiban mereka, bahkan masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan kegiatan berdagang. Hanya pedagang kaki lima tertentu saja yang mengindahkan penataan dari pihak pemerintah, karena memang dipantau dan diberi arahan dengan baik. Dalam teori Siyasah Dusturiyah, konsep wazir at-tafwidh merupakan dimana seorang pembantu khilafah memiliki wewenang untuk membantu menindaklanjuti urusan pemerintahan, apabila seorang khalifah tidak memungkinkan untuk menata serta memberdayakan pedagang kaki lima secara langsung, maka wewenang tersebut dimiliki oleh seorang wazir. Yang mana wazir dalam skripsi ini merupakan Bupati yang berwenang melakukan penataan lokasi serta pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah kekuasaannya.