Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.g/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syaifullah, Ahmad Afif (2022) Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.g/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Afif Syaifullah_C01217003 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Istri Melakukan Pemalsuan Identitas” merupakan hasil penelitian perpustakaan yang memiliki tujuan menjawab suatu rumusan masalah antara lain: Apa pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas. Data penelitian tersebut menggunakan teknik studi dokumen yakni mengumpulkan data maupun informasi dari Putusan, buku ataupun undangundang dan untuk menguatkan data yang ada dilakukan teknik wawancara. kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni yang mendeskripsikan dan dalam menginterpresentasikan datanya dikumpulkan memakai pola pikir deduktif dengan proses pembahasan bermula dari ketentuan yang menunjuk pada proses berpikir yang bertolak yang semula bertolak dari asal suatu proposisi baru yang membentuk kesimpulan. Penelitian ini mempunyai tujuan memadukan fakta yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan alasan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sampit untuk memutuskan perkara yakni Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Penulis memberikan alternatif dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena mengingat seorang Hakim mempunyai wewenang menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah Living Law. Dari penelitian tersebut penulis memberikan saran agar Majelis Hakim lebih teliti lagi untuk menerapkan dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara serta lebih memandang lagi dari sisi kemudharatannya agar tidak ada unsur yang dirugikan dan berdampak negatif kedapannya.