Studi komparatif hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yahya, Ahmat Rishaldi (2016) Studi komparatif hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Rishaldi Yahya C02212050 ok.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian komparatif untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan, Bagaimana Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan, Apa persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka, penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian dihimpun melalui Metode dokumenter yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara komparatif dan kualitatif, Kedua metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hasil Keputusan MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar dan riba. kemudian Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu diperbolehkan bagi yang mampu membayar. Adapun persamaannya terkait dengan denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu pada rujukan dalil Al-quran dan kitab mu’tabarah yang digunakan, serta persamaan persepsi mengenai konsep ta’awun yang ada pada BPJS Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan hadith, metode istinbat hukum yang digunakan, rekomendasi dan kesesuaian hukum denda dengan prinsip syariah. Dengan hasil penelitian ini, saran yang peneliti berikan bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem konvensional menjadi sistem BPJS kesehatan yang terbebas dari gharar dan riba demi kemaslahatan masyarakat.