This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Maghfuroh, Wahibatul (2016) Penangguhan pencatatan pernikahan dini dalam tinjauan yuridis dan hukum Islam : studi kasus Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (604kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (250kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (414kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (294kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (759kB) | Preview |
Abstract
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian field reseach. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat hal yang menjadi sumber data dari hasil wawancara.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab adanya penangguhan pencatatan pernikahan dini bagi pasangan adalah faktor ekonomi, faktor sosial faktor psikologis, Faktor buta hukum, faktor hamil diluar nikah.
Penangguhan Didalam hukum Positif bahwa UU No.1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini, Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yaitu di dalam pasal 2 ayat (2) dan UU No.1 Tahun 1974.\
Sedangakan Penangguhan pencatatan pernikahan didalam Islam tidak ada hanya saja dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, perlu diketahui bahwa banyak mudharat yang ditimbulkan atas desakan untuk melangsungkan penangguhan pencatatan pernikahan dini meskipun juga ada sisi positifnya. Masyarakat harus tahu bahwa Undang-Undang memberi batasan usia dibolehkannya menikah. Hal ini untuk meredam banyaknya penangguhan pencatatan pernikahan dini semakin marak.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Perdata Islam |
||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||||
| Depositing User: | Wahibatul Maghfuroh | ||||||||
| Date Deposited: | 25 Apr 2016 01:08 | ||||||||
| Last Modified: | 02 Dec 2019 07:10 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/6220 |
Actions (login required)
 |
View Item |
