Analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa ruko di kawasan wisata pasir putih Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khadafi, Ken Edi Muammar (2022) Analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa ruko di kawasan wisata pasir putih Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ken Edi Muammar khadafi _ C92215162_OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data penilitan ini dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode diskriptif analisis dengan menyatakan fakta yang terjadi di lapangan,yaitu tentang praktik sewa menyewa ruko di Kawasan wisata pasir putih Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyewaan ruko di kawasan wisata pasir putih menggunakan sistem undian yang di ikuti oleh beberapa penyewa dengan mendaftarkan kartu keluarga (KK) baik itu kartu kelurga dari penyewa ataupun kartu keluarga dari warga Desa Dalegan yang lain yang tidak ingin menyewa ruko tersebut. Ketika undian berlangsung dan keluar sebuah nama maka nama itu berhak menyewa ruko yang tersedia, namun hak menyewa tersebut dialihkan kepada penyewa yang mendaftarkan kartu keluarga yang namanya keluar di dalam undian tersebut. Dan ini memungkinkan penyewa dapat menyewa lebih dari satu ruko yang tersedia. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, dengan alasan hal ini merupakan kebiasaan masyarakat dalam mengalihkan hak sewanya kepada orang lain. Karena syari’at yang tidak bertentangan diperbolehkan dalam Islam dan di dalam transaksi tersebut meskipun pihak penyewa memiliki kesempatan menyewa lebih dari satu ruko akan tetapi hal tersebut sudah disepakati oleh semua pihak yang terkait dan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi sewa menyewa tersebut maka hal ini tidak dilarang dalam hukum Islam. Bedasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pihak penyelenggara atau prangkat Desa sebagai pemilik barang untuk menggunakansistem undian yang lebih adil sehingga tidak ada lagi yang mendapatkan hak sewa ruko lebih dari satu ruko, agar tidak terjadi kecemburuan dari pihak penyewa yang tidak mendapat hak sewa salah satu ruko tersebut.