Tinjauan fiqh siyasah dusturuyah terhadap eksistensi Mahkamah Partai Politik menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Afifudin, Mukhammad Khafi (2023) Tinjauan fiqh siyasah dusturuyah terhadap eksistensi Mahkamah Partai Politik menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mukhammad Khafi Afifudin_C94218095.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiya Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode kualitatif, dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, penyelesaian perselisihan internal partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai, Ketentuan tentang partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menjelaskan bahwa proses penyelesaian perselisihan internal partai politik terlebih dahulu diselesaikan melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Kedua, Mahkamah partai dalam partai politik Islam disepadankan dengan majelis syura dimana berfungsi sebagai majelis tertinggi dalam menyelesaikan konflik suatu partai dengan cara musyawarah, maka kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam proses penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat disamakan dengan Majelis Syura dalam perspektif Fiqh Siyasah, hal ini disebabkan karena adanya cara kerja dan tujuan pembentukan yang sama. Terkait solusi dari penulis menyimpulkan bahwa harus adanya ketegasan dan peran nyata bagi Pemerintahan Eksekutif maupun Legislatif dalam membenahi regulasi atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan maksud mempertegas posisi dan keberadaan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik.