Tinjauan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap keterlibatan perempuan dalam politik penerapan pasal 10 Ayat 7 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayanti, Aini (2023) Tinjauan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap keterlibatan perempuan dalam politik penerapan pasal 10 Ayat 7 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undergraduate thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aini Hidayanti_C94219070.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini sebagai hasil penelitian normatif berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Penerapan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan tentang keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. yang kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif deduktif, selanjutnya disusun sistematis menggunakan kajian Siyāsah Dustūriyah. Hasil penelitian menyimpulkan, berdasarkan Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan. Meskipun dalam praktek kuota 30% belum mencapai target yang telah di tetapkan, tapi hal ini sudah cukup baik dan menunjukan adanya berbagai macam potensi keuntungan dan hal-hal positif. Terkait tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Politik, tidak adanya larangan dalam Fiqh Siyāsah Dustūriyah untuk kaum perempuan terlibat dalam politik, selama kaum perempuan tidak memegang kekuasaan al-imamah al-uzhma atau al-wilayah al-kubra (pemimpin tertinggi). Kemudian untuk Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, fiqih siyasah tidak pernah membahas menganai kuota 30%, karena pada zaman Nabi Muhammad tidak ditemukan adanya pengkuotaan, jadi meskipun tidak mencapai target tersebut tidak menjadi masalah, dapat kita lihat dari aturan perundang-undangan tersebut hanyalah rekomendasi, karena tidak ada sanksi jika tidak memenuhi kuota 30% ini. Peneliti memberikan saran, agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam politik, untuk meningkatkan minat kaum perempuan terjun dalam dunia politik, sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan mencapai target yang diinginkan.