Urgensi judicial preview dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia: studi analisis undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muzayin, Achmad (2023) Urgensi judicial preview dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia: studi analisis undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Achmad Muzayin_C94219066.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Urgensi Judicial Preview Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Perspektif Al-Maṣālih Al-Mursalah (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: (1) apa urgensi judicial preview dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?, (2) bagaimana pandangan al-Maṣālih al-Mursalah terhadap kebutuhan judicial preview dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?.Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan menerapkan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti undang-undang, buku-buku, hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, makalah, artikel, atau jurnal hukum, serta pendapat para akademisi yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi penerapan judicial preview oleh Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan karena beberapa alasan. a), banyaknya produk undang-undang yang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menandakan buruknya produk hukum berupa undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah, (b) menjaga kosntitusionalitas suatu undang-undang yang akan disahkan, (c) sebagai upaya perbaikan proses legislasi yang lebih menekankan kepentingan rakyat, (d) sebagai penjamin kepastian hukum suatu undang-undang, dan peningkatan kualitas legislasi, (e) sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi kekosongan hukum, dan (f) sebagai mekanisme kontrol kekuasaan. Judicial preview oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam perspektif al-Maṣālih al-Mursalah, judicial preview merupakan sebuah al-Maṣālih al-Mursalah dengan tidak adanya dalil yang melarang maupun memerintahkannya. Judicial preview dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan warga negara, agar terhindar dari potensi-potensi kezaliman yang dibuat oleh penguasa dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan kesimpulan di atas, sudah selayaknya Mahkamah Kosntitusi diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pengujian rancangan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial preview).