Tinjauan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap efektivitas pengangkatan penjabat kepala desa: studi kasus di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Utomo, Deny Setiyo (2023) Tinjauan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap efektivitas pengangkatan penjabat kepala desa: studi kasus di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Deny Setiyo Utomo_C94219073.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan empiris yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan statute approach (perundang-undangan). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Data yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit dengan menggunakan kajian teori hukum Islam, fiqh siyāsah dustūriyah. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengangkatan penjabat kepala desa dapat dinilai berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dari delapan indikator penilaian tersebut yang tidak berhasil hanya pelayanan yang baik. Maka dalam hal ini pengangkatan penjabat kepala desa dapat dikatakan efektif. Pasal 47 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana kepala desa. Tetapi dalam pelaksanaannya, kewenangan penjabat kepala desa sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam fiqh siyāsah dustūriyah pemimpin sementara itu ada dan diperbolehkan. Tetapi konsep pemimpin sementara dalam fiqh siyāsah dustūriyah hanya berlaku seperti halnya pelaksana tugas harian. Alasan dibolehkannya pemimpin sementara dalam Islam adalah untuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan oleh kekosongan jabatan. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan; Pertama, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perlu kiranya dapat dijalankan penjabat kepala desa secara efektif dengan melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan kepadanya. Kedua, idealnya dalam sebuah kepemimpinan di desa tidak lebih lama dijabat oleh penjabat kepala desa.