hak imunitas anggota DPR perspektif asas Presumption Of Innocence : analisis fiqh siyasah terhadap pasal 224 UU No. 17 tahun 2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mohammad, Muniri (2016) hak imunitas anggota DPR perspektif asas Presumption Of Innocence : analisis fiqh siyasah terhadap pasal 224 UU No. 17 tahun 2014. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview	Text Cover.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (409kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (398kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (636kB) | Preview
Preview	Text Bab 2.pdf Download (754kB) | Preview
Preview	Text Bab 3.pdf Download (649kB) | Preview
Preview	Text Bab 4.pdf Download (650kB) | Preview
Preview	Text Bab 5.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (447kB) | Preview

Abstract

Tesis dengan judul “Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas Presumption of Innocence (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 224 No. 17 Tahun 2014 tentang MD3)” merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) untuk menjawab pertanyaan mengenai tema sentral tentang apakah praktek penerapan hak imunitas anggota DPR tidak berbenturan dengan asas presumption of innocence.Data ini dihimpun dengan menggunakan teknik kajian pustaka (library research) terhadap sejumlah referensi terkait. Dari data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya: 1). Penerapan hak imunitas anggota DPR dalam UU No. 17 Tahun 2014 berdasarkan analisis fiqh siyasah bahwa dalam pelaksanaan hak imunitas bersifat terbatas, artinya anggota DPR (Ahl al-Halliwa al-‘Aqdi) dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut menyalahi ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang serta ketentuan Syari’at Islam. 2). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Asas Presumption of Innocence yang banyak dipraktekkan oleh Anggota DPR terdapat tumpang tindih atau benturan antara aturan syari’at Islam dengan asas presumption of innocence, karena banyak kasus Anggota DPR yang Hak Imunitasnya telah melakukan penyalahgunaan dengan dalih atas dasar hak tersebut. Dengan adanya penyalahgunaan hak imunitas tersebut masyarakat merasa resah dan terganggu hak-haknya. Dari pemaparan diatas, Penulis menyarankan kepada segenap jajaran dewan khususnya Anggota DPR agar selalu melaksanakan dan menggunakan hak imunitasnya berdasarkan aturan perundang-undangan dan tatatertib serta kode etik DPR sehingga tidak menjadi celah hitam yang meresahkan masyarakat. Dan kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu mengontrol setiap kebijakan dan tindakan setiap anggota dewan khusunya Anggota DPR, jikalau terjadi penyalahgunaan hak dan wewenang mampu dipertanggug jawabkan pada pihak yang berwajib.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Mohammad, Muniri mohammadmunirie89@gmail.com F02213029
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Hukum Islam
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	munirie mohammadmuniri
Date Deposited:	25 Apr 2016 04:23
Last Modified:	10 Dec 2019 03:19
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/6371

Actions (login required)

View Item