Implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Ngawi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pradana, Irvan Akbar (2023) Implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Ngawi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Irvan Akbar Pradana_I91218074 ok.pdf
Download (7MB)

Abstract

Implementasi kebijakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) cukup memprihatinkan, karena dari awal kebijakan ini di implementasikan masih banyak Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia yang belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan ini. Di Provinsi Jawa Timur hanya ada 4 Kabupaten/Kota yang bisa secara konsisten dengan baik melaksanakan kebijakan ini yaitu, Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Lamongan dan Ngawi. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Ngawi dan apa faktor yang membuat Kabupaten Ngawi bisa optimal dalam pelaksanaan SAKIP. Penelitian ini semoga akan menjadi contoh untuk Pemerintah Daerah di Indonesia agar bisa mengimplementasikan kebijakan SAKIP secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori Van Horn Van Meter, good governance, dan open government untuk menganalisis proses implementasi kebijakan SAKIP di Kabupaten Ngawi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa membuat Kabupaten Ngawi mendapat predikat “A” SAKIP selama lima tahun yaitu: (1) kuatnya kepemimpinan setiap sektor dalam pelaksanaan komponen SAKIP yaitu Bappeda pelaksanaan perencanaan dan pengukuran kinerja, Inspektorat pelaksanaan Evaluasi dan Bagian Organisasi Setda pelaksanaan pelaporan kinerja, ketiga OPD tersebut mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh OPD di Kabupaten Ngawi secara optimal. (2) inisiatif internal dari Kabupaten Ngawi untuk sering datang ke kantor MenPAN RB supaya bisa mendapatkan predikat “A” menjadi momentum awal Kabupaten Ngawi disaat daerah-daerah lain masih apatis terhadap implementasi kebijakan SAKIP, (3) bermitra dengan perusahaan swasta “SMART ID” karena bisa berdiskusi terkait penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis dari implementasi SAKIP. Selain itu ada beberapa kekurangan dalam implementasi SAKIP yaitu (1) belum adanya website khusus untuk mengunggah dokumen SAKIP (2) persentase angka kemiskinan masih tinggi (3) rendahnya tingkat akuntabilitas di desa.