Implementasi pengadaan sertifikat tanah di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten kediri perspektif yuridis dan siyasah dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hayati, Ida Nur (2023) Implementasi pengadaan sertifikat tanah di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten kediri perspektif yuridis dan siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ida Nur Hayati_C74219054 ok.pdf
Download (11MB)

Abstract

Persoalan mengenai hak atas tanah yang dialami oleh masyarakat Desa Wonorejo, dimana masyarakat merasa bahwa penguasaan tanah yang mereka miliki merupakan pemberian orang tua terdahulu atau turun temurun. Namun pada kenyataannya masyarakat menempati wilayah dengan status tanah kawasan hutan. apabila masyarakat hendak memperjuangkan hak atas tanah yang telah ditempati maka harus mengajukan pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu. Sehingga dalam skripsi dapat merumuskan masalah mengenai bagaimana implementasi pengadaan sertifikat tanah di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan bagaimana analisis Yuridis dan Siyāsah Dustūriyah terhadap kepemilikan sertifikat tanah. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan segala aktifitas sosial yang dilakukan oleh manusia dilihat dari aspek hukumnya. Tujuannya agar mengetahui praktik dari pengadaan sertifikat tanah yang berada di Desa Wonorejo. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer (wawancara, observasi), Sumber data sekunder (Buku, Jurnal, Undang-Undang), Sumbe data tersier (website, KBBI) Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu masyarakat Desa Wonorejo. Hasil penelitian menunjukkan terkait pengadaan sertifikat tanah yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu kabupaten Kediri. Kepemilikan sertifikat tanah di Desa Wonorejo masih dilakukan di 2 (dua) Dusun, sedangkan 3 (tiga) Dusun lainnya masih belum memiliki sertifikat tanah sebab status tanah masih kawasan hutan. Keharusan memiliki sertifikat tanah telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Untuk tanah yang masih berstatus kawasan hutan harus melakukan pelepasan kawasan hutan jika ingin memiliki sertifikat tanah yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelnggaraan Kehutanan. Pada Fiqh Siyāsah Dustūriyah pengadaan sertifikat tanah harus disegerakan karena sebagai bentuk pengutamaan pada kemaslahatan umat secara umum (Maslahah Al-Ammah) dan harus berlandaskan pada nash yaitu al-Qur’an dan Sunnah dan berprinsip kepada jalb al-mashalih wa dar al mafasid atau yang dikenal dengan mengambil sebuah kemaslahatan dan lebih menolak atas kemudharatan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yaitu Pemerintah diharapkan menyegerakan dan memperhatikan proses pelepasan kawasan hutan untuk pengadaan sertifikat tanah dengan baik agar berjalan dengan cepat dan tepat, sehingga perlunya manajemen mutu. Guna meningkatkan kesadaran akan hukum di masyarakat maka sangat diperlukan peran dari semua pihak.