Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang kewarganegaraan ganda: studi perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Diati Nurramadhani (2023) Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang kewarganegaraan ganda: studi perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Diati Nurramadhani Putri_C94217078 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi Yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Kewarganegaraan Ganda” ini dibuat dan digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau normative law research. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau library research dengan cara pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Objek penelitian adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), bahan hukum sekunder (buku-buku yang berkaitan dengan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia, artikel, jurnal, internet dan laporan hasil penelitian). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengenai hukum kewarganegaraan ganda yang berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 2) Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah menjawab status warga negara berdasarkan keyakinan pada zaman dahulu. Status yang dikenal dan diakui hak-haknya itu ada muslim dan nonmuslim, nonmuslim pun dibagi menjadi 2, yakni: kafir dzimi dan musta’min. Yang membedakan kedua nonmuslim ini sangat kontras adalah hak-hak politiknya karena musta’min adalah orang asing yang menetap untuk sementara. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengharapkan pemerintah perlu memperhatikan pentingnya kinerja para instansi dan pengecekan keseluruhan data kependudukan agar tidak terulang kembali dikemudian hari, begitupula untuk masyarakat mengupayakan untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan kewarganegaraan di Indonesia bekerja sehingga tingkat permasalahan yang diakibatkan oleh kelalaian maupun ketidaktahuan mengenai kewarganegaraan akan semakin berkurang.