Kebijakan Penal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan perspektif Hukum Pidana Islam: studi Polres Kabupaten Nganjuk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wardani, Anggie Abadi (2023) Kebijakan Penal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan perspektif Hukum Pidana Islam: studi Polres Kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Anggie Abadi Wardani_C03219005 ok.pdf
Download (4MB)

Abstract

Kekerasan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat kasus kekerasan tahun 2022 di provinsi Jawa Timur sebanyak 2.367 kasus. Hal tersebut tentunya sangat memperhatinkan bagi masyarakat luas. Kasus kekerasan seksual kerap kita jumpai di kota besar, bahkan mulai merebak di kabupaten seperti kabupaten Nganjuk. Kasus kekerasan seksual di kabupaten Nganjuk megalami peningkatan dan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik pada tahun 2022 dalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang keduanya masih di bawah umur. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni bentuk kebijakan penal atau sebuah penegakan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk dalam proses penyidikan, dan penegakan hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik field research dan pendekatan non-doktrinal. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir deduktif, yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan prspektif hukum pidana islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, bentuk penegakan hukum yang diberikan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti halnya memberikan sebuah pembinaan baik dalam lembaga maupun di luar lembaga dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhadap upaya memberikan sebuah jaminan pendidikan serta kesehatan bagi pelaku baik fiisik dan mental. Kedua penegakan hukum dalam hukum pidana islam yakni, jarimah ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Pada hukum pidana Islam jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana bahwa sangat tergantung kepada kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, adapun saran penulis yaitu sebagaimana untuk dapat menghindari dari perbuatan kekerasan seksual hendaknya setiap individu memulai dari dirinya sendiri. Dengan itu adanya kerjasama pemerintah atau lembaga penegak hukum, hendaknya lebih memberikan sosialisasi mengenai permasalahan kekerasan seksual di tempat terpencil hingga dikota besar yang berpotensi tinggi terjadinya sebuah tindak pidana. Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pendidikan tentang pentingnya hukum melalui bimbingan atau penyuluhan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.