Perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah ditinjau melalui undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Salsabilah, Yusya Rugaya (2023) Perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah ditinjau melalui undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yusya Rugaya Salsabilah_C07219015 OK.pdf
Download (661kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder didapatkan melalui perluasan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum dukungan untuk mengungkap data hukum yang lainnya. Bahan hukum ini diperoleh dengan metode analisis deduktif dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa: Pertama ketentuan penahanan ijazah pekerja telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini penahanan ijazah sendiri seharusnya sudah memenuhi empat syarat terjadinya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana isi dari perjanjian tersebut telah disepakati dan berlaku sebagai pedoman peraturan bagi kedua belah pihak selaku pembuat perjanjian (pacta sunt servanda). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kerugian akibat penahanan ijazah bisa dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam penahanan ijazah bisa dilakukan melalui perlindungan hukum secara internal yang disepakati oleh kedua belah pihak dan bersifat mufakat. Sedangkan represif melalui jalur peradilan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan beberapasaran terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu terkait belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penahanan ijazah di Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka sebaiknya dilakukan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan dengan mengatur mengenai perlindungan hukum kepada pekerja berkaitan dengan penahanan ijazah.