Tinjauan hukum islam terhadap tradisi Belis dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nurbaiti, Innaufa (2023) Tinjauan hukum islam terhadap tradisi Belis dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Innaufa Nurbaiti_C91219116 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur” membahas tentang praktik tradisi belis, yang mana belis yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan berupa hewan ternak dan uang tunai. Besaran belisnya ditentukan berdasarkan status sosial dan tingkat pendidikan perempuan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang difokuskan pada dua rumusan masalah yakni praktik pelaksanaan tradisi belis dalam perkawinan adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai NTT dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi belis di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber primer dalam penelitian didapatkan melalui wawancara kepada pelaku tradisi, tokoh adat tongka (juru bicara), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan sumber sekundernya didapatkan melalui jurnal, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan tradisi belis tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan memaparkan teori hukum perkawinan Islam selanjutnya digunakan untuk menganalisis tradisi belis tersebut. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam praktik pelaksanaan tradisi belis terdapat beberapa proses adat yang akan dilalui dimulai dari upacara adat pecinglataheti, acara kembung, acara bangcepa/pongo, acara nempung, dan acara podo. Lalu, dalam praktiknya tradisi belis ini menggunakan tolak ukur status sosial dan tingkat pendidikan seorang perempuan dalam penentuan maharnya. Semakin tinggi status sosial dan tingkat pendidikan perempuan, maka belis yang akan diminta akan mahal dan tinggi pula. Proses pembayarannya dapat dilalui dengan cara tunai dan dicicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun, apabila laki-laki tidak dapat memenuhi belis yang diminta, maka akan menyebabkan penghalang terjadinya suatu perkawinan. Hal tersebut juga berlaku apabila keluarga pihak perempuan
tidak setuju apabila belis dibayarkan secara dicicil. Dalam tinjauan hukum Islam tradisi belis hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan dampak negatif yakni menjadi penghalang suatu pernikahan. Jika ditinjau menggunakan metode ‘urf tradisi belis tersebut dikategorikan sebagai ‘urf fasid, karena terdapat hal yang berntentangan dengan syara serta berdampak negatif. Dari hasil penelitian diatas, maka disarankan kepada keluarga perempuan dalam menentukan besaran belis sesuai kemampuan agar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak menyulitkan pelaksanaan perkawinan. Kemudian, di sarankan pula untuk masyarakat khususnya tokoh agama untuk lebih mendahulukanketentuan agama yang sudah ditetapkan baru adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam melaksanakan perkawinan serta tidak merugikan salah satu pihak.