Studi Analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali Bil Al-Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ummah, Rosyidatul (2023) Studi Analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali Bil Al-Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rosyidatul Ummah_C01219042.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali Bil Al-Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. Untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana kebijakan tawkil wali bil al kitabah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebijakan tawkil wali bil al kitabah meskipun keberadaan wali belum sampai jarak masāfatul qaṣri di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Kemudian data akan dikumpulkan dan disusun lalu dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematik kebijakan tawkil wali bil al kitabah meskipun keberadaan wali belum sampai jarak masāfatul qaṣri yang dilihat dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kebijakan tawkil wali bil al kitabah menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman ini merupakan sebagai wujud kehati-hatian dalam terjaganya wali nasab, meskipun ayah yang bernotaben sebagai wali telah bercerai dengan ibunya saudari DJ, sehingga dengan hal ini wali nasab tidak kehilangan hak kewaliannya secara administratif yang tertulis di dalam kutipan buku nikah anak kandungnya meskipun ditaukilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama ketika akad nikah berlangsung. Kedua, kebijakan tawkil wali bil al kitabah meskipun keberadaan wali belum sampai jarak masāfatul qaṣri menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, jika dipandang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif maka persoalan ini belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Maka sebagian lainnya ada yang berbeda dengan Hukum Islam karena salah satu rukun dan syarat tawkil wali tidak terpenuhi seperti sighat tawkil wali, jarak wali nasab belum sejauh 92,5 km yang memperbolehkan mengqasar sholat dan juga wali nasab masih ada tidak mafqud (tidak diketahui keberadaannya). Akan tetapi hal tersebut tidak banyak berbeda dengan Hukum Positif karena memenuhi syarat administrasi dengan adanya bukti surat tawkil wali. Dengan demikian, tawkil wali boleh dilakukan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya atau aturannya, karena dapat memberikan kemudahan dan manfaat terhadap sesama manusia untuk menyelesaikan urusan. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk berhati-hati dalam mengabulkan permohonan tawkil wali karena bukan tidak mungkin masyarakat sekarang banyak yang menyalah gunakan adanya tawkil wali dengan alasan-alasan yang mungkin saja tidak sesuai dengan kenyataannya agar dapat melangsungkan pernikahannya dengan mudah.