Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Intan Tiara (2023) Implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 terhadap penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.

Text
Intan Tiara Putri_C97219032 OK.pdf
Download (651kB)

Abstract

Penyelenggaraan reklame telah diatur sedemikan rupa dalam peraturan perundang-undangan agar terarah, terkendali, dan tidak merusak estetika kota. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemui banyak sekali reklame yang bertebaran secara serampangan dan menjadi sampah visual daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang tertuang pada analisis peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin berdasarkan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Penelitian ini berjenis yuridis empiris, mengacu pada bagaimana implementasi suatu peraturan yang ada dalam praktiknya. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah semua legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, arsip, dan lain sebagainya. Kemudian, data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif untuk memperoleh kesimpulan secara umum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam impelementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 adalah peran pengawasan, peran penertiban, dan peran pembinaan. Kedua, pelaksanaan kebijakan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti sumber daya, dana operasional, Standar Operasional Prosedur (SOP), hubungan antar organisasi perangkat daerah, sarana dan prasarana, dan kondisi politik. Berdasarkan hasil penelitian itu, Penulis memberikan saran yang selaras yakni meningkatkan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia. Adanya perbaikan atau penambahan pada sarana dan prasarana, khususnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan organisasi perangkat daerah untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan reklame. Terakhir, menghadirkan sistem informasi penyelenggaraan reklame berbasis web yang mudah diakses informasinya oleh penyelenggara reklame dan perangkat daerah.