Status hukum vaksin astrazeneca dalam prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Qorina, Alifiyatul Izzah (2023) Status hukum vaksin astrazeneca dalam prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alifiyatul Izzah Qorina_C05219002 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Vaksin Astrazeneca salah satu vaksin yang digunakan di Indonesia yang mana menjadi salah satu vaksin yang lebih efektif untuk mencegah kematian saat pademi corona, vaksin ini mengandung trispin dari babi dimana menimbulkan pro dan kontra yang menimbulkan fatwa majelis ulama mengeluarkan status hukum yang mengatakan vaksin astrazeneca hukumnya haram, akan tetapi boleh digunakan dikarenakan keadaan darurat yang mana pendapat ini diperkuat dengan kebijakan pengadaan dan pelaksaan vaksinisasi dalam penanggulangi pademi corona dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses istihsan dari fatwa majelis ulama Indonesia terhadap vaksin astrazeneca?, dan bagaimana status hukum vaksin astrazeneca dalam prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor14 Tahun 2021? Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan presiden dengan bahan hukum primer Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca dan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2021 tentang Pengadaan vaksin dan Pelaksaan vaksinisasi dalam Penanggulangan Pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), dan data sekunder berupa buku, junal dan referensi penunjang lainnya. Pengelolahan data ini dianalisis dengan pengumpulan data yang menggunakan kepustakaan (library research) kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pertama istihsan merujuk pada hukum tentang hal-hal baru, seperti sebagian qiyas mengklaim adanya perintah, padahal perintah di satu sisi dapat menghilangkan maslahah dan di sisi lain menghasilkan mafsadat. Dalam hal dalil tentang keutamaan mursalah didasarkan pada pembentukan hukum yang merupakan kemaslahatan bersama yang nyata dan pembentukan hukum tidak bertentangan dengan asas atau hukum berdasarkan nash atau ijma'. Kedua status hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang produk vaksin astrazeneca yang tahapan prosesnya memanfaatkan trispin babi, hukumnya haram namun dikarena kondisi darurat maka penggunaannya menjadi mubah atau diperbolehkan yang mana fatwa tersebut menjadi daya dukung Peraturan Presiden tentang pengadaan dan pelaksaan vaksinasi untuk menaggulangi wabah covid-19 dengan menciptakan herd immunity dan tercabutnya penetapan kedaruratan kesehatan dan bertanggung jawab atas ketersedianya vaksin yang digunakan. Sejalan dengan adanya kesimpulan diatas penulis menyarankan pembaca memahami tentang metode istihsan yang digunakan dalam menetapkan status hukum vaksin astrazeneca melaui putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia diperbolehkan atau mubah dikarenakan kondisi darurat dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mendukung diadakan vaksinisasi untuk mencegah resiko yang timbul dan menyediakan vaksin yang terjamin keamannya, mutu dan khasiat dalam vaksin yang akan digunakan.