Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan no. 51/g/2019/ptun.sby tentang sengketa hasil pemilihan kepala desa dalam prespektif fiqih siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Utami, Wiji (2020) Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan no. 51/g/2019/ptun.sby tentang sengketa hasil pemilihan kepala desa dalam prespektif fiqih siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Wiji Utami_C05216054.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY Dalam Prespektif Fiqih Siyasah”, merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah, pertama Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY, kedua Bagaimana Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY ditinjau dari prespektif fiqih siyasah. Pendekatan kasus dipilih karena keunikan kasus yang diputus oleh Hakim dalam Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY adalah Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan secara mutlak, dan kebanyakan kasus tentang sengketa hasil pemilihan kepala desa yang diajukan ke PTUN Surabaya dalam gugatannya kebanyak di tolak, di cabut dan gugatannya tidak diterima oleh Pengadilan. Adapun bahan hukum berupa putusan dianalisis dengan menggunakan teori yang terkait kewenangan Peradilan serta fiqih siyasah (wilayah al-mazalim). Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada alat bukti yang kuat, khususnya terkait dengan bukti perolehan suara terbanyak di TPS dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 jo Perbup No. 16 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa. Kedua, ditinjau dari analisis prespektif fiqih siyasah, praktek penyelesaian sengketa sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim PTUN, pada prinsipnya sejalan dengan fungsi ahlul hali wal aqdi, yang mengkoreksi kezaliman penguasa atau pemimpin. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya diharapkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta Panitia calon pemilihan kepala desaseyogyanya lebih berhati-hati dalam menerbitkan KTUN terutama terkait sengketa perolehan hasil pemilihan kepala desa.