Analisis fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan undang- undang no.8 tahun 1999 terhadap jual beli pakaian branded bekas di Toko Denmarket Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusuma, Ahmad Yazid Al Busthami (2023) Analisis fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan undang- undang no.8 tahun 1999 terhadap jual beli pakaian branded bekas di Toko Denmarket Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Yazid Al Busthami Kusuma_C02219004.pdf
Download (5MB)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian bekas ini, ada sisi lain yang diabaikan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang berorientasi hanya pada hasil perdagangan yakni keuntungan menyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu hal yang paling dipersoalkan pembeli oleh pihak pembeli yakni mengalami kerugian akibat adanya barang cacat yang terdapat pada pakaian yang telah dibeli. Skripsi ini menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli pakaian branded bekas pada toko Denmarket di Sidoarjo dan Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian branded bekas toko Denmarket di Sidoarjo. Data penelitian ini dihimpun menggunakan penelitian lapangan (field research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif yang selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai praktik jual beli terhadap pakaian branded bekas di Toko Denmarket Sidoarjo. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori analisis fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik jual beli pakaian branded bekas di toko Denmarket, dilakukan secara langsung, transaksi yang dilakukan pembayarannya dapat secara tunai maupun transfer. Dalam Fatwa DSN MUI No:110 pelaksanaan transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, salah satu syaratnya ialah objek jual beli tersebut harus jelas. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli antara pembeli dengan penjual belum sesuai dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b karena, pada praktik jual belinya penjual kurang memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua barang yang dijual terdapat beberapa pakaian yang terdapat kecacatan. Maka dengan adanya poin yang tidak terpenuhi tersebut melanggar fatwa DSN MUI no:110 dan Undang-undang no.8 tahun 1999 pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b, dikarenakan syarat objek jual beli tersebut haruslah jelas yang dilakukan penjual kepada pembeli. Sejalan dengan kesimpulan di atas penulis memberi saran: Pertama, pemilik alangkah baiknya jika pada saat transaksi jual beli diharapkan lebih menginformasikan apabila terdapat beberapa barang yang terdapat kecacatan agar tidak mengakibatkan kerugian pada pembeli dan lebih teliti dalam mengsortir barang. Kedua, pembeli di diharapkan lebih teliti dalam memahami produk yang akan dibeli dan bertanya terkait barang yang diinginkannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.