Analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ardyansyah, Rizky Ahadyan (2023) Analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rizky Ahadyan Ardyansyah_C94219103.pdf
Download (2MB)

Abstract

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pemberlakuan Bersyarat UU Cipta Kerja menuai kontroversi, hal ini dikarenakan Hakim MK tetap memberlakukan UU Cipta Kerja meskipun secara jelas UU ini terdapat beberapa kesalahan formil dan materil. Selain itu di dalam amar putusan ini terindikasi adanya kontradiksi dan multitafsir, yang mengakibatkan timbulnya perdebatan mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan ini. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 serta bagaimana tinjauan fiqh siya¯sah terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Data penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan teknik library reseach, pendekatan statute approach dan case approach, sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian data tersebut dikaji dan di analisis menggunakan teori hukum islam, fiqh siyasah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tetap berlaku dengan adanya pembatasan terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas dan adanya larangan penerbitan peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan UU ini, selain itu keberlakuan UU ini bergantung pada adanya persyaratan perbaikan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam amar putusan. Kedua, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah putusan inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja merupakan bentuk upaya Hakim MK untuk mengedepankan kemaslahatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, mengingat UU Cipta Kerja memuat tujuan kebaikan maka dari itu Hakim MK memberikan kesempatan pemerintah untuk memperbaiki UU ini. Selain itu putusan ini juga sebagai bentuk upaya Hakim MK dalam memilihi kemafsadatan yang paling ringan, jika UU Cipta Kerja dibatalkan permanen maka yang ditakutkan ialah terjadinya ketidapastian dan kekosongan hukum. Berkenaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: Pertama, DPR dan Presiden seharusnya melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan suatu UU, serta lebih memperhatikan prosedur pembentukan UU sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini bertujuan agar UU yang telah di undangkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kedua, MK sebagai lembaga negara pelindung UUD 1945 seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan terhadap suatu UU yang di uji, hal ini ditujukan agar Hakim MK terhindar dari amar putusan yang kontradiksi dan multitafsir yang dapat memicu terjadinya permasalahan hukum baru.