Analisis pemberian upah buruh tambak tanpa kontrak dalam perspektif maqāṣid shariah di Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kulsum, Ummu (2023) Analisis pemberian upah buruh tambak tanpa kontrak dalam perspektif maqāṣid shariah di Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ummu Kulsum_G94218228.pdf Download (4MB)
	Text Ummu Kulsum_G94218228_Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Pemberian Upah Tanpa Kontrak Dalam Perspektif Maqāṣid Shariah di Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem yang digunakan dalam proses pemberian upah tanpa kontrak terhadap buruh tambak, dan untuk mengetahui dampak dari sistem pemberian upah terhadap buruh tambak, serta analisis maqāṣid shariah terhadap peberian upah buruh tambak di Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pengelola serta buruh tambak di Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian upah yang digunakan oleh pengelola tambak adalah sistem persenan dengan ketentuan 20% dari hasil bersih saat panen ketika tambak memperoleh keuntungan setiap 8 bulan sekali. Akan tetapi, beberapa pengelola tambak melakukan penangguhan pembayaran dengan alasan yang tidak transparan dan tidak disebutkan diawal perjanjian. Ketika tambak mengalami kerugian, upah yang didapatkan oleh buruh tambak hanya upah ‘welasan’ yang jumlahnya jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak dari sistem pemberian upah tanpa kontrak terhadap kehidupan buruh tambak yang berlaku adalah perekonomian buruh terbantu namun untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak mereka harus mencari alternatif pekerjaan lain agar mendapatkan tambahan upah. Dalam perspektif maqāṣid shariah, system pemberian upah terhadap buruh tambak kurang mencerminkan kemaslahatan bagi buruh karena penentuan upah yang dinilai kurang jelas dan adanya penundaan pemberian upah. Hal tersebut juga dapat dilihat dari kurang terpenuhinya nilai alkulliyah al-khams yaitu Ḥifz al-Dīn (melindungi agama), Hifẓ al-nafs (melindungi jiwa), Ḥifz al-‘Aql (melindungi akal), Ḥifz al-Nasl (melindungi keturunan), Ḥifz alMāl (melindungi harta). Untuk hasil yang lebih baik kedepannya diharapkan adanya kesepakatan kerja yang dilakukan secara tertulis mulai dari pekerjaan yang dilakukan, besar upah yang didapatkan, waktu pemberian upah, serta waktu kerja. Mengenai besar upah yang bayarkan juga ditetapkan di awal perjanjian baik ketika memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Sama halnya dengan waktu pemberian upah juga harus bersifat transparan yang mana waktu pemberian upah disampaikan di awal perjanjian. Hal demikian dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kulsum, Ummu -- G94218228
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Azizah, Imroatul iim.azizah1973@gmail.com 2011087302
Subjects:	Ekonomi Islam Upah Minimum
Keywords:	Upah; buruh; maqāṣid sharia
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ekonomi Syariah
Depositing User:	Ummu Kulsum
Date Deposited:	08 Nov 2023 07:42
Last Modified:	28 Nov 2023 08:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66427

Actions (login required)

View Item