Istri lebih mengutamakan perawatan orang tua sebagai alasan pengajuan izin poligami dalam putusan nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. perspektif maqaaṣid al-sharii’ah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Rahma Puspita (2023) Istri lebih mengutamakan perawatan orang tua sebagai alasan pengajuan izin poligami dalam putusan nomor 446/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mn. perspektif maqaaṣid al-sharii’ah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rahma Puspita Sari_C91218133.pdf
Download (2MB)

Abstract

Mengenai permohonan izin poligami di PA, salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah seringkali hakim dihadapkan pada kasus poligami di mana poin alasannya tidak secara tegas diatur dalam UU. Jadi hakim perlu menimbang dengan hati-hati demi mencapai keadilan dan kemaslahatan. Pada perkara poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn., suami mengajukan izin poligami dengan alasan istri lebih mengutamakan perawatan orang tua di luar kota. Pada dasarnya poligami dibolehkan hanya jika dalam keadaan darurat saja, maka dalam konteks alasan yang diajukan, perlu dipertanyakan apakah kondisi suami benar-benar merupakan suatu kedaruratan dan bagaimana pertimbangan hakim ini memberikan maslahat bagi para pihak yang terlibat, sesuai prinsip kemaslahatan dalam maqāṣid al-sharī’ah. Skripsi ini menjawab pertanyaan pada rumusan masalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami karena alasan tersebut; dan tinjauannya berdasarkan perspektif maqāṣid al-sharī’ah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode campuran (mixed methods) antara library research dan field research, di mana teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi terhadap Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. dan BAP serta melakukan wawancara kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara poligami Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. Data yang terkumpul berupa putusan permohonan izin poligami tersebut diuraikan menggunakan metode deskriptif analisis yang analisisnya menggunakan teori maqāṣid al-sharī’ah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Majelis Hakim dalam menimbang perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. didasarkan pada ketentuan Pasal 57 KHI, di mana Termohon dianggap tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena lebih memprioritaskan perawatan orang tuanya, namun di sisi lain majelis hakim tidak menggali seberapa lama Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan juga tentang potensi keadilan yang akan diwujudkan Pemohon dalam berpoligami; Kedua, mengizinkan poligami dipandang sebagai sarana untuk mencegah timbulnya mafsadat yang lebih besar sesuai dengan kaidah tarjīḥ al-maqāṣidi yakni menempuh mafsadat yang lebih kecil yang berkaitan dengan kepentingan Termohon, demi menghindari mafsadat yang lebih besar yang berdampak pada kepentingan calon istri kedua. Adapun pemberian izin poligami ini sejalan dengan ḥifẓ al-nasl (pemeliharaan terhadap keturunan), di mana anaknya akan mendapatkan status nasab yang jelas. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pasangan suami istri lebih terbuka dalam mengatasi masalah rumah tangga, khususnya jika menyangkut orang tua. Merawat orang tua bukanlah sebuah pembangkangan terhadap suami. Seorang anak masih mempunyai kewajiban kepada orang tuanya sekalipun sudah menikah. Untuk Hakim dalam mempertimbangkan perkara poligami hendaknya lebih jeli dan kritis lagi dalam melihat fakta hukum yang ada di persidangan. Hal ini dikarenakan izin poligami itu sifatnya evaluatif. Jadi hakim itu sebaiknya juga melakukan evaluasi mendalam terhadap alasan poligami yang ada dalam posita, dan tidak hanya berpatokan pada relanya istri pertama saja.