Pertanggungjawaban pidana mucikari terhadap prostitusi anak dengan modus operandi pijat plus-plus dalam perspektif hukum pidana dan hukum jinayah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yunita, Niken Kurnia (2023) Pertanggungjawaban pidana mucikari terhadap prostitusi anak dengan modus operandi pijat plus-plus dalam perspektif hukum pidana dan hukum jinayah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Niken Kurnia Yunita_05010320018 OK.pdf Download (1MB)
	Text Niken Kurnia Yunita_05010320018 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 December 2026. Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dengan menggunakan penelusuran studi putusan. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara induktif sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pertanggungjawaban pidana mucikari terhadap prostitusi anak dengan modus operandi pijat plus-plus menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb. Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap mucikari yang tercantum dalam amar Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb, hakim memilih pasal 76I Jo. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menurut penulis kurang tepat sebab dalam dakwaan jaksa pertama terdapat Undang-Undang yang lebih bersifat khusus yang dapat mencakup semua delik yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana harus disertai penambahan hukuman ¹/₃ (sepertiga) dalam pasal 17. Bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dapat ditinjau dari pelaku tindak pidananya yang melibatkan 2 (dua) anak sebagai objek yang tereksploitasi untuk mendapatkan keuntungan selain itu, terdakwa juga melakukan kekerasan dan ancaman yang membuat anak-anak korban terintimidasi. Kemudian bentuk pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam perspektif hukum jinayah diatur dalam QS.An-Nur ayat 33 akan tetapi bentuk pertanggungjawabannya tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga termasuk dalam jarimah takzir, dimana bentuk pertanggungjawaban pidana diserahkan kepada ulil āmri. Jenis jarimah takzir terdiri dari bentuk hukuman terberat hingga teringan, dari hukuman mati hingga denda. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hakim (ulil āmri) dalam pengadilan yang menangani kasus perdagangan orang khususnya kasus yang melibatkan anak seharusnya lebih peka dan teliti. Selain itu, hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yang dituangkan dalam amar putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Yunita, Niken Kurnia 05010320018@uinsby.ac.id 05010320018
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rosyadi, Moh.Imron elauva_indonesia@uinsby.ac.id 2015047702
Subjects:	Anak Hukum > Hukum - Perzinaan Hukum Islam > Perzinaan Seks
Keywords:	Mucikari; Prostitusi; Pekerja Seks Anak; Prostitusi anak
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Niken Kurnia Yunita
Date Deposited:	27 Dec 2023 01:26
Last Modified:	27 Dec 2023 01:26
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66811

Actions (login required)

View Item