Tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap perampasan aset in personam di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Najib, M Ainun (2024) Tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap perampasan aset in personam di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M. Ainun Najib_05020320046 full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (2MB)
	Text M. Ainun Najib_05020320046.pdf Download (2MB)

Abstract

Seiring berkembangnya zaman, bentuk pidana dianggap sudah tidak lagi mampu untuk menekan angka kejahatan. Pemidanaan di Indonesia masih berfokus pada pembalasan fisik yang ditandai dengan pidana mati dan pidana penjara sebagai pidana pokok dalam KUHP Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan adanya pembaruan orientasi pemidanaan agar tidak hanya berfokus pada pembalasan fisik, akan tetapi berfokus pula pada kemanfaatan dan perlindungan masyarakat. Awal perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia bisa dilihat dengan mulai dibahasnya Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset, walaupun sampai saat ini tidak kunjung disahkan. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: bagaimana perampasan aset in personam dalam perspektif penologi; dan bagaimana perampasan aset in personam dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjadikan hukum positif sebagai objek kajian. Data dalam penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai perampasan aset in personam yang berlaku di Indonesia, baik dalam KUHP, KUHAP maupun di luar KUHP terutama dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori penologi, integratif, dan teori hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: pertama, perampasan aset in personam di Indonesia dalam tindak pidana korupsi sudah memenuhi unsur retributif, namun belum memenuhi unsur utilitarian (kemanfaatan), sebab perampasan in personam di Indonesia masih berfokus follow the suspect dari pada follow the money. Padahal negara-negara lain sudah berparadigma follow the money. Kedua, perampasan in personam dalam hukum pidana Islam merupakan bagian dari uqūbah māliyah dalam jarīmah ta’zīr. Konsekuensi dari uqūbah māliyah adalah adanya perampasan aset oleh negara yang merupakan representasi dari hifz al-māl. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memperkuat intrumen hukum pidana harta di Indonesia, dan mulai mempopulerkan perampasan aset sebagai bentuk pemidanaan. Kedua, diharapkan dalam legal policy kedepannya paradigma pemidanaan tidak lagi berfokus pada pembalasan pelaku, akan tetapi sudah mulai memperhatikan penderitaan dan kepentingan korban.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Najib, M Ainun mhainunnajibb@gmail.com 05020320046
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Junaidy, Abdul Basith basithjunaidy71@gmail.com 2021107102
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Islam
Keywords:	Tinjauan penologi; hukum pidana Islam; perampasan aset in personam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	M Ainun Najib
Date Deposited:	04 Jan 2024 08:40
Last Modified:	04 Jan 2024 08:40
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/67064

Actions (login required)

View Item