This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dewi, Kavita Trisnamurty (2024) Implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18 tahun 2016 terhadap jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan perspektif fiqh siyasah: studi kasus tempat pelelangan ikan Brondong Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Other
Kavita Trisnamurty Dewi_05020420035.PDF Download (4MB) |
|
Other
Kavita Trisnamurty Dewi_05020420035 full.PDF Restricted to Repository staff only until 5 January 2027. Download (3MB) |
Abstract
Menjadi seorang nelayan memiliki risiko tinggi, seperti fluktuasi cuaca yang ekstrem, gelombang tinnggi, dan potensi kejadian berbahaya di laut yang mengakibatkan hasil dari melaut tidak menentu serta taruhannya nyawa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada para nelayan dengan memberikan jaminan keselamatan yang dapat melindungi mereka. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Terhadap Jaminan Perlindungan Atas Risiko Penangkapan Ikan Perspektif Fiqh Siyâsah (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 terhadap jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan di TPI Brondong Lamongan dan bagaimana tinjauan fiqh siyâsah terhadap implementasi jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan di TPI Brondong Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi (data) untuk membahas permasalahan dengan menggunakan kaidah hukum dan kajian literatur yang terkait dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian direduksi dan disajikan dengan deskriptif analisis dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 dan dari pandangan fiqh siyâsah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan terhadap masyarakat nelayan TPI Brondong belum terlaksanakan dengan optimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain kurangnya sosialisasi dan pembinaan, dana APBN, kurangnya evaluasi dalam Dinas Perikanan Lamongan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan Brondong, dan luasnya wilayah. Sedangkan dari perspektif fiqh siyâsah, penelitian ini fokus pada bidang fiqh siyâsah tanfidziyyah yang merujuk pada konsep ul al-amr. Dalam penelitian ini yang disebut ulil amri adalah Dinas perikanan Lamongan, merupakan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu memberikan jaminan perlindungan atas risiko penangkapan ikan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016. Sebagai ulil amri, lembaga ini dalam menjalankan tugasnya harus mampu menerapkan prinsip-prinsip utama yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip amanah dalam struktur pemerintahannya. Selain itu, apabila terdapat permasalahan terhadap jalannya program ini maka harus melakukan adanya musyawarah. Hal ini berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah demi kemaslahatan masyarakat nelayan TPI Brondong. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas, penulis berharap agar Dinas Perikanan Lamongan mengadakan sosialisasi setidaknya satu bulan sekali. Sosialisasi ini bertujuan untuk memantau kondisi dan memberikan pemahaman kepada nelayan di TPI Brondong mengenai pelaksanaan Program Jaminan Perlindungan melalui asuransi yang dinaungi oleh BPJS Ketenagakerjaan Lamongan dan rukun nelayan Brondong, Perlunya evaluasi dari Dinas Perikanan Lamongan, serta menerapkan prinsip tanggung jawab, adil serta amanah sesuai perspektif fiqh siyâsah.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara |
||||||||
Keywords: | Peraturan menteri kelautan; perlindungan penangkapan ikan; perspektif fiqh siyasah | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Kavita Trisnamurty Dewi | ||||||||
Date Deposited: | 05 Jan 2024 07:28 | ||||||||
Last Modified: | 05 Jan 2024 07:34 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/67087 |
Actions (login required)
View Item |