Tinjauan hukum Islam terhadap kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zainurroziqin, M. Afif (2016) Tinjauan hukum Islam terhadap kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Afif Zainurroziqin_C92212145 ok.pdf
Download (5MB)

Abstract

Parkir merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang menguntungkan. Oleh karenanya, pengelolaan lahan parkir yang baik dan benar akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Semua kegiatan yang menyangkut pungutan dan sebagainya tentang parkir di kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang kemudian ditinjau lagi dengan melahirkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan adanya perubahan tarif parkir dalam proses retribusi nya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan retribusi parkir dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan dibandingkan dengan data yang diperoleh. Dalam beberapa bagian penelitian ini juga bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam retribusi parkir. Hal ini terjadi karena penelitian dilakukan kota Surabaya yang memiliki potensi keuangan yang berubah. Selain implementasinya, penelitian ini berusaha melihat bagaimana tinjauan hukum islam pada optimalisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dengan diterapkannya Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun 2015 tentang perubahan tarif parkir mengganti Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberlakukan perubahan tarif parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni dengan meningkatkan infrastruktur, serta menurunkan angka pengangguran. Dari segi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dilihat dari ajaran Islam menunjukkan bahwa naiknya PAD Kota Surabaya pada Tahun 2015 ini juga berbanding lurus atau selaras dengan bentuk distribusi nya. Dari aspek keberhasilannya, Pemerintah Kota Surabaya telah memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat Kota Surabaya. Seperti yang ada dalam ajaran Islam, pemerintah/pemimpin suatu negara wajib mendistribusikan keuangan negara/daerah untuk kepentingan masyarakat banyak, antara pendapatan dan pendistribusian harus seimbang agar perekonomian tetap stabil.