This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Kusuma, Yufi Tania (2023) Sistem pemilu proposional terbuka dalam menyongsong pemilu 2024 menurut perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Yufi Tania Kusuma_05010420019 OK.pdf Download (2MB) |
|
Text
Yufi Tania Kusuma_05010420019 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2027. Download (4MB) |
Abstract
Penerapan Sistem Pemilu Proposional Terbuka dapat meningkatkatkankualitas demokrasi dengan cara meningkatkan representasi, akuntabilitas,persaingan politik, serta partisipasi publik dalam menyongsong Pemilu 2024. Pentingnya dalam memilih sebuah Sistem Pemilu untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik politik serta kebutuhan rakyat dalam memilih Sistem Pemilu yang paling tepat dan relevan guna mencapai tujuan demokrasi yang baik. Dalam Sistem Pemilu Proposional Terbuka menurut hukum tata negara sistem proposional terbuka dan tertutup sejatinya sama-sama konstitusional menurut UUD, hanya saja bobot dari proposional terbuka lebih tinggi. Jika menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyah di dalam Islam untuk memilih sebuah calon wajib yang shiddiq, amanazh, tabligh, fathanah. maka demikian itu membutuhkan sistem proposioma terbuka. Jenispenelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif dan deskriptif analisis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Sistem Pemilu Proposional Terbuka Dalam Menyongsong Pemilu 2024 Menurut Perspektif Hukum tata Negara Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam Fiqh Siyâsah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Sistem proposional tebuka di Indonesia dianggap sebagai sistem Pemilihan Umum yang demokratis dan ideal oleh sebagian orang karena memberikan kebebasan bagi pemilih untuk memilih wakil legislatif. Sistem ini dipandang sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, sehingga rakyat dapat dapat memilih dan menentukan wakilnya secara langsung. Kedua, Pada dasarnya Sistem Pemilihan Umum yang telah diterapkan di Indonesia memiliki konsep yang setara dengan prinsip yang telah digunakan pada sistem pemerintahan Islam. Setiap Sistem Pemilu yang digunakan pasti ada kelebihan maupun kekurangan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, peningkatan dan revisi pada pada prakteknya. Kedua, Pemerintahan di Indonesia juga bukan hanya menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga tidak mempersalahkan ketentuan yang sudah telah diatur di dalam agama. Sehingga pemimpin yang telah terpilih tidak hanya sesuai dengan idealnya negara tetapi juga ideal menurut agama. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih mewaspadai segala resiko yang mungkin terjadi pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024. Keempat, Partai Politik perlu memperhatikan strategi untuk mempertahankan basis pemilih, memanfaatkan sumber daya partai, dan memanfaatkan peluang politik dengan cara yang sesuai. Kelima, Mayarakat di Indonesia khususnya untuk pemilih pemula disarakan memilih pemimpin yang cerdas, mencari pemimpin yang memiliki kualitas, integritas, serta memiliki sikap kenegaraan dan kebangsawanan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum Politik Etika Demokrasi |
||||||||
Keywords: | Pemilihan umum; Pemilu | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Yufi Tania Kusuma | ||||||||
Date Deposited: | 13 Feb 2024 02:06 | ||||||||
Last Modified: | 13 Feb 2024 02:06 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68456 |
Actions (login required)
View Item |