Analisis yuridis dan siyaa sah dusturiyah terhadap penetapan perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dwigantara, Dimas (2024) Analisis yuridis dan siyaa sah dusturiyah terhadap penetapan perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Dimas Dwigantara_C94219078 OK.pdf Download (2MB)
	Text Dimas Dwigantara_C94219078 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 16 April 2027. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis secara yuridis terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang dan bagaimana analisis Siya̅ sah Dustu̅ riyah terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pembentukan Undang-Undang Cipta kerja dari sudut pandang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis data, penulis mengadopsi pendekatan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pendekatan ini melibatkan deskripsi data dan prinsip-prinsip hukum umum, yang kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Undang- Undang Cipta kerja ini banyak sekali hal-hal janggal dan perlu dikaji ulang karena ada kekeliruan secara formil dari pembentukan PERPPU yang dikeluarkan Presiden. Karena PERPPU ini tidak memenuhi aspek kegentingan yang memaksa. Seharusnya Pemerintah sebagai kontrol negara lebih memperhatikan aspek-aspek penting tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja. UU Cipta Kerja yang berlaku sekarang sebenarnya masih banyak permasalahan dan seharusnya perlu ada peninjauan kembali agar menjadi undang-undang yang utuh. Permasalahan awal pada Perppu Cipta Kerja yang dinilai cacat secara prosedur karena tidak memenuhi unsur-unsur pembentukan Perppu. Sehingga jika tetap diundangkan, maka secara tidak langsung undang-undang ini secara formil tidak bisa dibenarkan. Ditandai dengan adanya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi perihal uji formil kembali terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Dwigantara, Dimas dwigantaradimas@gmail.com C94219078
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Ikhsan Fatah ikhsan.fatahyasin@gmail.com 2017058901
Subjects:	Hukum
Keywords:	Cipta kerja; undang undang;
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Dimas Dwigantara
Date Deposited:	16 Apr 2024 06:19
Last Modified:	16 Apr 2024 06:19
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69489

Actions (login required)

View Item