Kebijakan permakanan sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan warga miskin

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anhary, Tania Putri (2024) Kebijakan permakanan sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan warga miskin. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Tania Putri Anhary_02040422032 OK.pdf Download (2MB)
	Text Tania Putri Anhary_02040422032 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 19 April 2027. Download (3MB)

Abstract

Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran dan usulan bantuan Permakanan pemerintah kota surabaya bagi warga miskin sebagai tanggung jawab negara? dan 2. Bagaimana Monitoring dan evaluasi Kebijakan Penyaluran bantuan permakanan pemerintah kota surabaya bagi warga miskin Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya terhadap warga miskin sebagai tanggung jawab negara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menerapkan teori Good Governance dan teori kebijakan publik. Dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya dengan metode pendekatan sociological jurisprudence. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penerapan E-Government dalam pelayanan publik dengan fokus pada aspek Good Governance di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan permakanan Dinas Sosial Kota Surabaya belum memenuhi peraturan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme usulan pendaftaran. Ada ketidaksesuaian dengan Peraturan Walikota nomor 134 Tahun 2022 pasal 6, dimana usulan seharusnya dilakukan kepada lurah, tetapi dilaksanakan melalui kelompok masyarakat di kelurahan Sidodadi dan Pacar Keling. Hal ini menyebabkan kesalahan prosedur dalam pengajuan usulan dan tidak tercapainya tujuan kebijakan permakanan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial, ternyata dilaksanakan oleh pokmas di kelurahan Sidodadi dan Pacar Keling. Tidak adanya mekanisme dari Dinas Sosial untuk memastikan pelaksanaan yang baik menunjukkan kurangnya transparansi dan kepastian hukum, sehingga aspek good governance belum terlaksana dengan baik. Saran yang dapat diberikan adalah Dinas Sosial Kota Surabaya perlu membuat mekanisme dan kajian yang terbarukan, dimulai dari sosialisasi pada masyarakat dan transparansi data untuk pelaksanaan mekanisme usulan. Selain itu, disarankan untuk melibatkan badan pengawas atau membuat kebijakan yang memastikan monitoring dan evaluasi kebijakan permakanan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Anhary, Tania Putri anharyputri@gmail.com 02040422032
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Chalik, Abdul achalik_el@yahoo.co.id 2027067302 Thesis advisor Yahya, Khoirul khoirul_yahya09@yahoo.com 2006027202
Subjects:	Masyarakat Masalah sosial Kepemimpinan
Keywords:	Permakanan; Good Governance; Kebijakan Publik
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Tania Putri Anhary
Date Deposited:	19 Apr 2024 05:26
Last Modified:	19 Apr 2024 05:26
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69645

Actions (login required)

View Item