This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Budiono, Nur Qaiyum (2023) Analisis Fiqih Dusturiyah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Nur Qaiyum Budiono_C04219035 ok.pdf Download (1MB) |
|
Text
Nur Qaiyum Budiono_C04219035 full.pdf Restricted to Repository staff only until 17 April 2027. Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang mana dalam Undang-Undang pasal 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan Negara yang bersih adalah penyelenggaran Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan yang tercela lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kecamatan Babat. Kecamatan Babat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 kurang maksimal dalam sosialisasi terhadap masyarakat, oleh karena itu masyarakat kurang sadar terhadap peraturan Hukum yang berlaku. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2021 dan relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2021 menurut fiqh siyasah dusturiyah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik field research dan pendekatan deskriptif analitis. Teknik analisis data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dan menjadi data yang konkrit mengenai implementasi dan relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menggunakan teori hukum Islam, siyasah dusturiyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, kurangnya sosialisasi Pemerintah Kecamatan Babat terhadap implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999, sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang hukum. Kedua, ditinjau dari siyasah dusturiyah, relevansi penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan teori fiqh dusturiyah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, diharapkan kepada petugas Kantor Kecamatan Babat agar lebih mensosialisasikan tentang peraturan Hukum dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya Hukum. Kedua, untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara Negara yang lalai dan sengaja melakukan tindak pidana korupsi, kepala instansi harus dapat memberikan sanksi administrasi yang tegas.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara | ||||||||
Keywords: | Korupsi; kolusi; nepotisme | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Nur Qaiyum Budiono | ||||||||
Date Deposited: | 17 Apr 2024 07:44 | ||||||||
Last Modified: | 17 Apr 2024 07:44 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69682 |
Actions (login required)
View Item |