This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rizki, Moch. Kurniawan Alfa (2024) Analisis perbandingan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.g/2022/Pn.Jkt.Pst dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/Pdt/2023/Pt DKI terhadap sengketa administrasi pemilu menurut tinjauan fiqh siyasah qadhaiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Moch Kurniawan Alfa Rizki_C94219090.pdf Download (3MB) |
|
Text
Moch Kurniawan Alfa Rizki_C94219090_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 14 May 2027. Download (3MB) |
Abstract
Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum dengan judul “Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/Pdt/2023/PT.DKI Terhadap Sengketa Administrasi Pemilu Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana analisis perbandingan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang sengketa administrasi Pemilu dalam hukum positif dan bagaimana analisis siyasah qadhaiyah terhadap kewenangan mengadili berdasasarkan perbandingan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT.DKI.Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasusuntuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang erlaku.Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tidak sesuai dengan kewenangan absolut dari Badan Peradilan umum. hal ini didasarkan pada objek perkara yang mana disebutkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2024. Seharusnya penggugat menggunakan upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu melalui bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka sudah tepat ketika Pengadilan tingkat banding membatalkan Putusan a quo karena bertentangan dengan hukum acara (formil) mengenai kompetensi badan peradilan. Penulis memberikan saran bahwa proses justicia terhadap perkara yang bersifat politis harus benar-benar dilakukan secara cermat karena adanya potensi masuknya pihak luar yang masuk ke dalam perkara a quo. Tidak hanya itu perkara tersebut juga memiliki akibat hukum yang luas bagi masyarakat karena berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Hakim tidak sepatutnya salah dalam menerapkan hukum acara (formil) mengenai kompetensi absolut peradilan yang jelas-jelas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka kesalahan tersebut dapat diduga dipengaruhi oleh faktor eksternal non-yudisial.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Perdata Hukum > Hukum Tata Negara Demokrasi |
||||||||
| Keywords: | Fiqh siyasah qadhaiyah; kewenangan mengadili | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | S.H Kurniawan Alfa Rizki | ||||||||
| Date Deposited: | 14 May 2024 05:30 | ||||||||
| Last Modified: | 14 May 2024 05:31 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70064 |
Actions (login required)
 |
View Item |
