Perbandingan kewenangan mekanisme impeachment dewan perwakilan daerah di Indonesia dan Senate di Amerika Serikat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosyidah, Amilia Rizqi Nur (2023) Perbandingan kewenangan mekanisme impeachment dewan perwakilan daerah di Indonesia dan Senate di Amerika Serikat. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Amilia Rizqi Nur Rosyidah _02040421022 OK.pdf Download (2MB)
	Text Amilia Rizqi Nur Rosyidah _02040421022 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2027. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini meneliti mengenai perbandingan kewenangan mekanisme impeachment Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dan Senate di Amerika Serikat yang akan membahas terkait perbandingan keterlibatan kedua Lembaga negara sebagai Lembaga Perwakilan secara territorial/daerah dalam impeachment di negaranya masing-masing yang akan menjawab rumusan masalah bagaimana perbedaan mekanisme impeachment di Indonesia dan amerika serikat dan bagaimana kontruksi ideal kewenangan DPD dalam impeachment jika dibandingkan dengan senate di Amerika Serikat. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hokum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa dokumen-dokumen penting yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun , Konstitusi Amerika Serikat, Undang-Undang Nomor Tahun tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TAP MPR RI NO.III Tahun , dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Pemilihan Umum yang kemudian akan dikaji secara penafsiran perbandingan untuk menemukan penyelesaian terkait Objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses impeachment di Indonesia melewati proses lebih panjang yaitu dari DPR, kemudian pada MK, Kemudian pada MPR dan menunjukkan bahwa DPD di Indonesia tidak memiliki kewenangan di dalamnya, hanya duduk sebagai peserta tribunal sebagai anggota MPR. Berbeda dengan Senate yang menjadi juri di tahap akhir impeachment di Amerika Serikat dan menjadi penentu akhir pendakwaan tersebut. Sebagai Lembaga Perwakilan kamar kedua antara DPD dan Senate memiliki kesenjangan kewenangan. DPR dan Senate di Amerika Serikat kewenangannya setara. Sedangkan DPR dan DPD di Indonesia kewenangannya tidak seimbang padahal keduanya merupakan negara demokrasi dan menerapkan sistem check and balances. Kesimpulan dalam penelitian ini Kewenangan DPD di Indonesia perlu dioptimalkan kewenangannya sebagai Lembaga Perwakilan yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Khususnya dalam impeachment ini peran DPD seharusnya menjadi penting untuk masuk dalam proses didalamnya supaya menghindari kepentingan-kepentingan politik dari DPR. Kewenangan DPD perlu dilakukan Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor Tahun tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahkan jika memungkinkan perlu dilakukan amandemen UUD .

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Rosyidah, Amilia Rizqi Nur melyrzqi@gmail.com 02040421022
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Anis anisfarida@uinsby.ac.id 0706087202 Thesis advisor Handoko, Priyo priyohandoko@uinsby.ac.id 2012026602
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Kewenangan; Impeachment; Lembaga Perwakilan; Dewan Perwakilan Daerah
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Amilia Rizqi Nur Rosyidah
Date Deposited:	16 May 2024 02:42
Last Modified:	16 May 2024 02:42
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70114

Actions (login required)

View Item