Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fikri, Amirulla (2021) Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Amirullah Fikri_C04217002.pdf Download (2MB)
	Text Amirullah Fikri_C04217002_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 20 May 2027. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah”, penelitian ini dibuat dan digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana persyaratan pencalonan kepala daerah, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020. Kedua, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Sehingga menjadi bahan hukum yang kongkret mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan teori hukum Islam yaitu fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf P Angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang berkaitan dengan adanya pembatasan hak politik Wakil Gubernur yang mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota. PKPU tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena sebuah aturan yang mengatur tentang pembatasan hak politik warga negara harus diatur dengan Undang-Undang bukan diatur oleh PKPU sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempertimbangkan kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan perundang-undangan. Fiqh siyasah sebagaimana suatu hukum harus bersifat adil dan harus mengakomodir kesitimewaan dan hak masyarakat salah satunya ialah adanya keistimewaan hak politik yang didasarkan persamaan hak yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 dan 43. Kaitanya dengan hal tersebut fiqh siyasah mengatur bahwasanya semua orang berhak untuk mencalonkan menjadi kepala daerah berdasarkan asas persamaan tersebut dan dalam hal ini tidak ada pembatasan khusus kepada orang yang ingin berpartisipasi menjadi kepala daerah selagi sesorang tersebut memenuhi kriteria sebagaimana konsep Imamah. Penulis berharap pemerintah atau lembaga pembuat perundangan-undangan dapat lebih cermat dalam membuat produk hukum dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu pembatasan hak politik harus mempertimbangkan sebab akibat serta keurgensian pelarangan tersebut jika memang pelarangan tersebut tidak dibutuhkan maka hak politik dapat diberikan kepada setiap orang.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Fikri, Amirulla amirullahfikri1998@gmail.com C04217002
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Irfan, Moh. irfan.mamak69@gmail.com 2031056901
Subjects:	Kepala Daerah Politik Hak Asasi Manusia
Keywords:	Fikih siyasah; pencalonan kepala daerah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Amirullah Fikri
Date Deposited:	20 May 2024 02:48
Last Modified:	20 May 2024 02:48
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70191

Actions (login required)

View Item