Pertanggungjawaban pidana pelaku impor barang bekas di Kota Parepare

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khaliq, Abdul (2023) Pertanggungjawaban pidana pelaku impor barang bekas di Kota Parepare. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Abdul Khaliq_C77219016.pdf Download (4MB)
	Text Abdul Khaliq_C77219016_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2027. Download (4MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas di Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni mengenai fungsi pengawasan pemerintah terhadap tindakan impor barang bekas di Kota Parepare dan bentuk pengimplementasian Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pada pelaku impor barang bekas di Kota Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjabarkan data-data yang diperoleh, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta menjabarkan dari keseluruhan landasan teori impor, dan penyelundupan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk menganalisis tindakan impor barang bekas di Kota Parepare. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah Kota Parepare terhadap tindakan impor barang bekas telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare melalui tindakan preventif seperti sosialisasi di beberapa pasar pakaian bekas di Kota Parepare dan memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan impor barang bekas dan menghabiskan stok pakaian bekas/ball press yang tersisa di gudang. Dalam pengimplementasian Undang-Undang No 17 tahun 2006 kepada pelaku impor barang bekas di Kota Parepare para personil BeaCukai Kota Parepare mengakui masih kesulitan atau tidak dapat mengimplementasikan Undang-Undang No 17 tahun 2006 kepada pelaku impor barang bekas yang ada di Kota Parepare. Ada kendala ketika hendak memberlakukan peraturan tersebut, seperti pakaian bekas/ball press yang masuk di Kota Parepare ini hanya berasal dari beberapa pulau yang berada di sekitar Kota Parepare yakni pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, sehingga pakaian bekas tersebut tidak tergolong barang impor seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang. Kendala kedua yang dialami personel BeaCukai ialah pembuktian pakaian bekas/ball press apakah termasuk pakaian bekas pemakaian masyarakat pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan atau murni berasal dari pemakaian bekas masyarakat luar negeri. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: Pertama, pemerintah harus lebih memperhatikan nilai sosiologis yang ada di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat dan masyarakat tidak merasa dirugikan oleh kebijakan yang dibentuk oleh pemangku kebijakan. Kedua, terhadap pelaku importir barang bekas/ball press agar mengindahkan aturan yang dibentuk oleh pemerintah agar tidak merusak sendi-sendi negara, kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat terhadap pemerintah agar didiskusikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah terkait.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Khaliq, Abdul Khauliq@gmail.com C77219016
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ansori, Lutfil fil.ansori@gmail.com 2013118303
Subjects:	Hukum Ekonomi Investasi Hukum Islam > Pidana Positif
Keywords:	Pertanggungjawaban; pidana; impor
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Abdul Khaliq
Date Deposited:	27 May 2024 02:50
Last Modified:	27 May 2024 02:50
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70245

Actions (login required)

View Item