This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Kasba, Muhammad Ardan (2023) Analisis kompilasi hukum ekonomi syariah: khes dan UU No.8 tahun 1999 terhadap pengembalian barang dalam jual beli makanan expired di toko kelontong, Pakis, Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Muhammad Ardan Kasba_C72218082 OK.pdf Download (661kB) |
|
Text
Muhammad Ardan Kasba_C72218082 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2027. Download (2MB) |
Abstract
Fokus utama dalam penelitian ini ialah tentang peredaran produk makanan kadaluarsa pada toko kelontong serta adanya larangan pengembalian yang menyebapkan sebagian pihak khusunya konsumen merasa dirugikan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan dari peneliti diantarany; 1). Bagaimana praktik pengembalian barang dalam jual beli makanan yang telah melewati masa kadaluarsa di Toko Kelontong, Pakis, Kota Surabaya? dan 2). Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap pengembalian barang dalam jual beli makanan yang telah melewati masa kadaluarsa di toko kelontong, Pakis, Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi serta proses analisis dengan menggunakan cara deskriftif dengan pola pikir deduktif. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terdapat pada toko Samuel, Toko Dafa, Toko Dua Bersaudara belum secara keseluruhan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebab objek yang di akadkan sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh pembeli, oleh karena itu, jual beli tersebut tergolong kedalam jual beli yang fasid. Sedangkan pada larangan pengembalian barang yang diterapkan pemilik toko, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KHES. Kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pada pasal 281 ayat (3), pasal 285 ayat (2) dan pasal 286 ayat 1) dan (2) karena kerusakan tersebut disebabkan kelalaian penjual sehingga segala kerusakan yang ada menjadi tanggung jawab penjual untuk memberikan ganti rugi. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha telah melanggar ketentuan pada pasal 8 huruf dan 19 UUPK. Karena telah memperjualbelikan barang yang telah kadaluarsa serta tidak menunaikan tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi denda ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) atau sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua milliar rupiah).
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Jual Beli Perlindungan Konsumen |
||||||||
Keywords: | KHES; Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; Pengembalian barang | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||||
Depositing User: | Unnamed user with email ardankasba@gmail.com | ||||||||
Date Deposited: | 28 May 2024 06:38 | ||||||||
Last Modified: | 28 May 2024 06:38 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70270 |
Actions (login required)
View Item |