Rekonstruksi kewenangan mahkamah konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan abstract review rancangan undang-undang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Musleh, Musleh (2023) Rekonstruksi kewenangan mahkamah konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan abstract review rancangan undang-undang. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Musle_02040421016.pdf Download (3MB)
	Text Musle_02040421016_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 11 June 2027. Download (3MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang kelahirannya dari amandem Undang-undang Dasar 1945, lahirnya Mahkamah Konstitusi dibarengi dengan kewenangan-kewenangan yang kemudian menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi, satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang/judisial review terhadap Undang-undang Dasar 1945, seiring berkembangnya Negara Indonesia, permohonan untuk melakukan judisial review sangat tinggi, oleh sebab itu perlu ada peranan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi untuk meningkatkan kualitas dari Undang-undang. Kewenangan Abstract Review dapat diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dimana Abstract Review dilakukan pada Rancangan Undang-undang. Terdapat dua rumusan masalah pokok dalam penelitian ini bagaimana kewenangan judicial review dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam system hukum Indonesia, dan bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam melakukan abstrack review terhdap rancangan undang-undang, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan beberapa pendekata, pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah konstitusi Republik Indonesia sudah termuat dalam Undangundang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi belummenjadi salah satu solusi untuk menjamin kualitas dari Undang-undang dan menjamin hak-hak konstitusi dari masyarakat sehingga diperlukan adanya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi maka perlu ada rekonstruksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan abstrack review, sehingga diharapkan dari penamahan kewenangan tersebut dapat meningkatkan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan, untuk merekonstruksi kewenangan dari MK maka perlu melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka harus ada cara lain yakni dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman khususnya pada pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kemudian dalam huruf e, kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang” dari klausa tersebut secara tidak langsung dapat menjadi isyarat bahwa Undangundang dapat menambah kewenangan Mahkamah konstitusi dengan adanya Undang-undang.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Musleh, Musleh Kmusch86@gmail.com 02040421016
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mubarok, Nafi' nafi.mubarok@gmail.com 2014047401 Thesis advisor Warjiati, Sri warjiyatisri@gmail.com 2026086802
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Rekonstruksi; kewenangan Mahkamah Konstitusi; abstract review
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Musleh Musleh
Date Deposited:	11 Jun 2024 03:40
Last Modified:	11 Jun 2024 03:40
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70495

Actions (login required)

View Item