Peluang keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif : studi analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 dalam perspektif hukum tata negara Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Irawati, Siska Devi (2009) Peluang keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif : studi analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 dalam perspektif hukum tata negara Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siska Devi Irawati_C33205002.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang dilatarbelakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24 /PUU-VI/2008 tentang pengujian atas UU No.10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan bagaimana pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadapnya. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) terhadap data-data yang berkaitan dengan permasalahan, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Yakni menggambarkan data tentang latar belakang, dasar, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif secara sistematis, faktual dan akurat, kemudian menganalisa data tersebut menggunakan teori Hukum Tata Negara Islam. Dan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 berimplikasi terhadap tiga aspek, yakni aspek yuridis, aspek politis, dan aspek sosiokultural. Implikasi yuridis dari adanya putusan ini adalah tejadinya kemandulan secara substansial pada regulasi implementasi kebijakan affirmative action yang terkandung dalam pasal 55 UU 10/2008, walaupun secara hukum pasal tersebut masih tetap berlaku sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Sedangkan implikasi politisnya, hambatan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan secara otomatis akan semakin besar untuk menuju lembaga legislaif. Dan kenyataan ini tentu juga berdampak buruk terhadap aspek sosiocultural atas perjuangan kaum perempuan untuk melawan budaya patriarkhi yang telah mengakar pada masyarakat. Keseluruhan implikasi tersebut tentu menunjukkan bahwa peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif semakin kecil akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hukum tata Negara Islam memandang bahwa perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki hak untuk turut serta berperan aktif di dalam lembaga legislatif. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa prinsip musyawarah dan amar ma’ruf nahiy munkar yang terkandung di dalamnya juga diserukan oleh Allah kepada kaum perempuan. Oleh sebab itu, maka seyogyanya partisipasi perempuan di dalam lembaga tersebut harus diapresiasi dengan baik. Hal ini dilandaskan pada asas kemaslahatan bagi perempuan yang dipandang cukup jika keterlibatanya di dalam lembaga legislatif berada dalam kapasitas yang mencukupi sesuai kebutuhanya. Dan di Negara Indonesia kuota yang dianggap mencukup bagi keterwakilan perempuan adalan minimal 30%. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk senantiasa memperjuangkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingannya. Disamping itu proses sosialisasi tentang pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga harus dilakukan secara berkesinambungan untuk mengikis pandangan patriarkhi yang masih sangat kuat mewarnai kehidupan politik Tentunya dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas kaum perempuan melalui berbagai akses pendidikan politik.