Penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hikmah, Arinil (2009) Penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Arinil Hikmah_C33205003.pdf
Download (749kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka dengan judul PENGGELAPAN JABATAN PNS PEMKAB BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah pertama bagaimana kasus penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi. Kedua bagaimana analisis hukum pidana dan hukum Islam terhadap penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan cara menela'ah atau mengkaji teks dan dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan teknik komparatif yakni dengan menemukan perbedaan dan persamaan antara hukum pidana dan hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa Pegawai Negeri yang melakukan penggelapan jabatan dengan cara menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada, serta merugikan keuangan negara, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut telah melanggar pasal 9 dalam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana kejahatan yang dilakukan adalah memalsu surat keputusan Bupati dengan cara mengganti petikan fiktif dalam surat keputusan tersebut. Dalam hukum Islam penggelapan jabatan termasuk gulul karena gulul juga merupakan pengkhianatan dalam harta. Maka hal ini dikenakan hukuman ta'zir, karena tidak terdapat sanksi dalam nash al-Qur'an yang mengatakan secara jelas tentang hukuman bagi penggelapan jabatan atau tindak pidana korupsi. Indonesia hanya menerapkan hukum positif yang berlaku. Sebagai dasar negara, Pancasila dan undang-undang telah menetapkan berbagai aturan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Namun ketika sanksi dalam undang-undang belum juga menuntaskan kasus korupsi, maka pemerintah diharapkan memberikan solusi yang lebih luas dalam kasus ini. Hal ini mutlak diperlukan agar tidak banyak terjadi pro dan kontra dalam menangani kasus korupsi. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, ada beberapa hal yang dapat diterapkan. Di antaranya, pertama, harus lulus fit and propertest terutama dalam aspek akhlak dan moral calon pejabat yang akan memegang suatu jabatan. Kedua, penegak hukum menerapkan sanksi kepada para koruptor tanpa pandang bulu. Ketiga, mensosialisasikan Undang-undang antikorupsi kepada masyarakat luas.