Studi komparatif pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nadiyah, Faiqotun (2024) Studi komparatif pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Faiqotun Nadiyah_05040120111 OK.pdf

Download (972kB)
[img] Text
Faiqotun Nadiyah_05040120111 Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 3 August 2027.

Download (3MB)

Abstract

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian talak raj'i memicu perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya. Surat Edaran ini berbeda dari ketentuan idah pada umumnya yang hanya berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian. Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya mengenai larangan menikah bagi suami selama masa idah istri dalam hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan pandangan mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya serta dokumentasi terkait seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teori idah dalam hukum Islam adapun pola pikir yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh NU Surabaya membuka peluang penerapan Surat Edaran tersebut jika ada penghalang, sejalan dengan Wahbah Al-Zuhaili. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran ini yang sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Kedua tokoh berpendapat sama mengenai pengertian idah, keberlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian, landasan hukum yakni Al-Baqarah ayat 228 dan juga kaidah fikih tentang menghindari kemudhorotan. Adapun keduanya berbeda pada alasan atau situasi yang membolehkan masa tunggu untuk laki-laki, waktu menikah untuk laki-laki setelah bercerai, intepretasi kaidah menghindari kemadharatan, pandangan atas program penundaan pernikahan oleh KUA hingga masa idah istri habis serta fokus tanggapan terhadap poin Surat Edaran.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Nadiyah, Faiqotunnadiyah1302@gmail.com05040120111
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorUlya, Zakiyatulzakiyatululya@uinsa.a.id2012079001
Subjects: Hukum Islam
Keywords: Pernikahan; Perkawinan; Masa Idah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Faiqotun Nadiyah
Date Deposited: 03 Aug 2024 04:14
Last Modified: 03 Aug 2024 04:14
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72661

Actions (login required)

View Item View Item