Problematika rangkap jabatan pegawai ASN sebagai komisaris BUMD dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anastasia, Gladys (2024) Problematika rangkap jabatan pegawai ASN sebagai komisaris BUMD dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Gladys Anastasia_05020420033.pdf Download (4MB)
	Text Gladys Anastasia_05020420033_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 27 August 2027. Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Problematika Rangkap Jabatan Pegawai ASN sebagai Komisaris BUMD dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh siyāsah”. Sebagaimana paparan penulis, skripsi ini dilatar belakangi fenomena hukum rangkap jabatan yang dilakukan oleh pegawai ASN sebagai Komisaris BUMD, yang kemudian didalam regulasi yang mengatur ternyata adanya tumpang tindihnya peraturan sehingga perlunya memberi jawaban gagasan dan pembaharuan yang terkandung dalam rumusan masalah yang menjurus pada sejauh mana problematika memiliki lebih dari satu jabatan pegawai ASN sebagai komisaris BUMD dipandang dari sisi hukum positif, beserta sejauh mana telaahan Fiqh Siyāsah terhadap problematika memiliki lebih dari satu jabatan pegawai ASN sebagai komisaris BUMD. Penelitian ini menggunakan salah satu metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang didapat dari berbagai macam sumber literature review yang berisikan referensi penulisan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, melalui pendekatan penelitian Statue Approach dan Conseptual Approach yakni pendekatan berbasis perundang-undangan dengan merepresentasikan sumber bahan hukum primer maupun sekunder dan pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang konsep-konsep hukum terkait problematika rangkap jabatan, serta skripsi ini menggunakan prosedur pengumpulan sumber bahan hukum berupa studi pustaka dan teknik dokumentasi yang ditelaah beberapa referensi kaitan dengan aturan rangkap jabatan, setelah itu dalam tahap teknik analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode induktif yang menjabarkan dari penjabaran khusus ke umum dalam konteks problematika rangkap jabatan lalu digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana problematika merangkap jabatan pegawai ASN yaitu sebagai ASN dan juga menjadi komisaris pada BUMD didasarkan ius constituetum dan didasarkan pada perundang-undangan Rangkap Jabatan dan Fiqh siyāsah. Hasil studi ini menyatakan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang larangan rangkap jabatan bagi pegawai ASN berpeluang akan rasa khawatir munculnya tabrakan kepentingan pada pegawai ASN karena berperan menjadi komisaris, kemudian ada kemungkinan kontrol komisaris yang lemah pada BUMD yang disebabkan susahnya mencapai otonomi dewan komisaris, pada kenyataannya sebuah lembaga juga butuh untuk dikelola dengan baik sehingga dapat mewujudkan good governance. Dengan adanya ASN merangkap jabatan juga bisa rentan menimbulkan perilaku koruptif karena kurangnya persentasi keaktifan pegawai yang merangkap komisaris dalam mengawasi BUMD Oleh karena itu, regulasi yang diperbaharui untuk kepentingan mashlahah al ‘yang dilarang bergabung dan turut serta dalam mengelola harta Baitul mal (BUMD). Latar belakang calon dewan komisaris BUMD perlu dilakukan monitoing dan kontrol oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan DPR melaksanakan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan jabatan pegawai ASN terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berkaitan dengan syarat menjadi dewan komisaris dan aturan melarang merangkap jabatan yang konteksnya tidak multitafsir.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Anastasia, Gladys gladysanastasia33@gmail.com 05020420033
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mardiyanto, Ibnu imardiyanto7@gmail.com 1987031520201009
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara Agama > Agama dan Ilmu Pengetahuan
Keywords:	BUMN; ASN; komisaris
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Gladys Gladys Anastasia
Date Deposited:	27 Aug 2024 08:27
Last Modified:	28 Aug 2024 08:17
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72908

Actions (login required)

View Item