Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang perspektif fikih siyāsah dustūrīyah: studi peraturan daerah lumajang nomor 10 tahun 2016

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alwi, Syachbani (2024) Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang perspektif fikih siyāsah dustūrīyah: studi peraturan daerah lumajang nomor 10 tahun 2016. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Syachbani Alwi_05020420050.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Syachbani Alwi_05020420050_Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 28 August 2027.

Download (1MB)

Abstract

Desa Tamanayu adalah desa yang berada di salah satu kecamatan Pronojiwo yang ada di Kabupaten Lumajang yang hingga saat ini masih berkutit dengan permasalahan sampah. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menurut Peraturan Daerah Lumajang Nomor 10 Tahun 2016, serta bagaimana analisis Fikih Siyāsah Dustūrīyah terhadap peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. instrumen pengumpulan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil data deskriptif analisis kemudian diolah dengan pola deduktif, yakni pendekatan kasus mulai dari variabel yang bersifat umum kemudian dikerucutkan menjadi variabel khusus. Hasil penelitian ini bahwa Peraturan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu minimnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, disposisi implementor, dan kurangnya komunikasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam analisis fikih siyāsah seharusnya seorang pemimpin harus melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama, sehingga masyarakat menjadi merasa aman dan diperhatikan. Berdasarkan dengan uraian di atas penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Lumajang lebih memahami dan memberikan tindakan nyata terhadap permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di sekitar masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan atas peraturan yang telah dibuat, bukan hanya membuat peraturan tanpa memberikan tindakan nyata untuk melaksanakanya, masyarakat juga harus lebih sering berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang pengelolaan sampah yang terjadi di sekitar mereka.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Alwi, Syachbanisyachbani3@gmail.com05020420050
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorWijaya, Arifrifjaya2@gmail.com2019077101
Subjects: Fikih > Fikih Siyasah
Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords: Fikih siyāsah dustūrīyah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Syachbani Alwi
Date Deposited: 28 Aug 2024 06:28
Last Modified: 28 Aug 2024 06:28
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72995

Actions (login required)

View Item View Item