Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan secara berulang-ulang: telaah putusan nomor 143/pid.sus/2021/PN LMG

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maziyyah, Rifdatul (2024) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan secara berulang-ulang: telaah putusan nomor 143/pid.sus/2021/PN LMG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rifdatul Maziyyah_05020720024 full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 September 2027. Download (2MB)
	Text Rifdatul Maziyyah_05020720024.pdf Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia adalah masalah serius yang belum terselesaikan, dengan data menunjukkan tingginya jumlah korban anak-anak, terutama di usia 13-17 tahun. Faktor seperti ketidakmampuan anak memahami tindak pidana, kurangnya keberanian melaporkan, dan mudahnya dirayu pelaku, menjadikan mereka kelompok rentan. Meski hukum telah mengatur hukuman tegas untuk pelaku, praktik penegakan hukum sering hanya fokus pada hukuman penjara tanpa memperhatikan dampak psikologis dan fisik pada korban. Kasus seperti Putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG menunjukkan betapa parahnya dampak persetubuhan berulang pada anak, yang mengakibatkan trauma mendalam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis pertama, tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak secara berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG dan kedua, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak secara berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pertama, Rasio legis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg didasarkan pada penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah kerugian mental dan trauma yang dialami korban dan keluarganya, sementara yang meringankan adalah terdakwa menikahi anak korban secara sah pada tanggal 8 Agustus 2021. Kedua, Berdasarkan analisis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg, putusan tersebut mengakomodir penegakan hukum dengan penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang tepat karena unsur-unsurnya terpenuhi, serta mempertimbangkan teori restorative justice dengan meringankan hukuman karena terdakwa menikahi anak korban. Pertimbangan hakim juga sesuai dengan konsep penegakan hukum yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif, serta memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan pertama, agar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan kasus persetubuhan secara berulang-ulang khususnya pada anak sebagai korban hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak Kedua, penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya sebatas memberikan hukuman pidana penjara semata, akan tetapi juga akibat-akibat yang ditimbulkan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. Ketiga, penegakan hukum terhadap tindak persetubuhan secara berulang-ulang pada anak harus menjadi perhatian lebih intensif dan serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maziyyah, Rifdatul rifdatulmaziyyah@gmail.com 05020720024
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Luthfy, Riza Multazam rizamultazam@uinsby.ac.id 2109118601
Subjects:	Anak Hukum
Keywords:	Penegakan hukum; tindak pidana; persetubuhan anak
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Rifdatul Maziyyah
Date Deposited:	03 Sep 2024 02:33
Last Modified:	03 Sep 2024 02:33
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73017

Actions (login required)

View Item