Kebijakan pidana pada tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 uu no 1 tahun 2023 perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Romadina, Ayu (2024) Kebijakan pidana pada tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 uu no 1 tahun 2023 perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ayu Romadina_05010320003 full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 September 2027. Download (4MB)
	Text Ayu Romadina_05010320003.pdf Download (5MB)

Abstract

Semakin maraknya pergaulan bebas terutama pada kalangan anak muda menjadi alasan utama adanya pembaruan tentang delik perzinaan dalam KUHP nasional. Delik zina dalam KUHP kolonial dipandang tidak mencerminkan nilainilai moral masyarakat Indonesia. Delik perzinaan baru dalam KUHP kolonial mengadopsi nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, terutama agama Islam. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: bagaimana kebijakan perzinaan pada Pasal 411 UU No 1 tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif; dan bagaimana kebijakan perzinaan pada Pasal 411 UU No 1 tahun 2023 dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini dihimpun dengan metode normatif dengan konsep pendekatan pembanding antar Undang-Undang. Pengumpulan bahan hukum menggunakan library research atau studi kepustakaan, dengan metode pengolahan bahan hukum deduktif yang bersifat deskriptif dan akan menguraikan penjelasan umum ke khusus. Selanjutnya pada proses pengolahan bahan hukum berlangsung penulis akan mengumpulkan sumber pustaka dan mengaitkannya pada penelitian ini dengan mengacu pada Undang-Undang, doktrin hukum, serta pemikiran ulama hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, kebijakan pidana untuk memasukkan delik zina dalam KUHP merupakan bagian dari pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law), yang mana dalam nilai moral dan nilai agama yang hidup di masyarakat perzinahan merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang. Kedua, kebijakan pidana dalam pasal 411 sudah sesuai dengan ketentuan delik zina dalam hukum pidana Islam. Namun, keduanya masih berbeda dalam penetapan hukuman, di mana KUHP menghukum dengan penjara sedangkan pidana Islam dengan jilid atau rajam. Namun demikian, hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk penyelarasan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, agar kebijakan-kebijakan semcam ini dapat diambil dalam perkembangan hukum pidana Indnesia kedepannya, agar KUHP lebih banyak lagi memperhatikan nilai-nilai moral dan agama. Kedua, diharapkan agar delik yang ditetapkan dalam KUHP diperbaruai. Sebab, dengan delik aduan absolut sangat kecil kemungkinan pasal 411 dapat efektif dalam realitas penerapannya. Diharapkan agar delik dalam pasal 411 dirubah paling tidak menjadi delik aduan biasa agar pemidanaan terhadap pelaku perzinahan tidak hanya harus menunggu aduan dari pihak keluarga. Sebab, keresahan dan kerugian ketika terjadi perzinahan tidak hanya dirasakan oleh keluarga pelaku saja, melainkan oleh masyarakat luas juga.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Romadina, Ayu ayuromadina43@gmail.com 05010320003
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Candra, Marli mcand23@gmail.com/mcand23@uinsby.ac.id 2014048502
Subjects:	Hukum Islam Hukum Islam > Perzinaan
Keywords:	Pidana; perzinaan; hukum positif; hukum pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	S. H romadina ayu
Date Deposited:	03 Sep 2024 01:17
Last Modified:	03 Sep 2024 01:17
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73078

Actions (login required)

View Item